RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyoroti tajam ekosistem perfilman. Pihaknya melakukan pendalaman terhadap mekanisme distribusi dan penayangan karya film nasional pada jaringan bioskop di seluruh Indonesia.

Saraswati menegaskan bahwa aspek kreativitas tidak dapat dipisahkan dari akses distribusi yang adil bagi seluruh pelaku industri. Ia menilai sistem distribusi yang tidak inklusif berpotensi membatasi keberagaman karya serta menghambat perkembangan kreator baru.

“Kreativitas yang tumbuh tanpa akses distribusi yang adil akan sulit mencapai keberlanjutan ekonomi. Sistem distribusi yang tidak inklusif berpotensi membatasi keberagaman karya serta kesempatan bagi kreator baru untuk berkembang,” ujar Saraswati dalam RDPU Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional dengan Asosiasi/Perusahaan Perfilman di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI tersebut mendorong transparansi dalam tata kelola eksibisi film. Ia ingin mencegah praktik monopoli maupun oligopoli demi memastikan hak penayangan yang proporsional bagi produser film nasional.

Lanjutnya, politisi tersebut meminta gambaran komprehensif mengenai mekanisme kurasi dan penentuan jadwal tayang di jaringan layar lebar. Ia berharap pertemuan ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat untuk memperkuat daya saing film Indonesia di luar negeri.

Saraswati menyatakan bahwa temuan lapangan ini akan menjadi masukan krusial dalam merancang regulasi industri kreatif masa depan. Ia berkomitmen mendorong terciptanya ekosistem distribusi yang kompetitif serta berkelanjutan bagi kemajuan karya anak bangsa saat ini.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Suprayitno menjelaskan fakta ketersediaan layar yang belum merata. Ia menyebutkan akses masyarakat untuk menikmati film masih sangat terkendala, terutama pada wilayah tingkat dua dan tiga.

“Fakta sampai saat ini belum tertibusi merata di seluruh wilayah Indonesia akibat akses masyarakat. Akibatnya akses masyarakat untuk menikmati karya film masih terkendala, terutama wilayah-wilayah yang kebanyakan di Tier 2 dan Tier 3,” kata Suprayitno.

Ketua Umum GPBSI tersebut merinci jumlah bioskop di tanah air saat ini mencapai 508 unit. Ia mencatat hanya tersedia 2.412 layar yang tersebar di 115 kabupaten dan kota pada seluruh wilayah Indonesia.

Suprayitno mengungkapkan bahwa baru 22 persen wilayah kabupaten atau kota di Indonesia yang memiliki fasilitas gedung bioskop aktif. Ia melaporkan terdapat tiga provinsi di Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki akses penayangan film sama sekali.

Lanjutnya, pertumbuhan jumlah layar bioskop tidak berjalan masif jika dibandingkan dengan pesatnya peningkatan produksi film nasional saat ini. Ia menyebutkan target ideal untuk 280 juta penduduk Indonesia seharusnya memiliki minimal 10 ribu layar secara nasional.

“Tahun 2024 ada 21 Bioskop, tahun 2025 tambah 40, 500 Bioskop. Jadi memang kalau dilihat dari pertumbuhan produksi film, daya serap Bioskop itu sangat kecil sekali,” ujarnya.

Suprayitno menjelaskan bahwa investasi pembangunan bioskop memerlukan modal yang sangat besar atau bersifat padat modal bagi pengusaha swasta. Ia menilai tingkat keterisian kursi atau okupansi yang masih rendah menjadi pertimbangan berat bagi investor untuk berekspansi.

Lanjutnya, pihak asosiasi meminta dukungan pemerintah berupa bantuan fiskal maupun non-fiskal guna memajukan industri pada sisi eksibitor. Ia menilai perizinan melalui sistem daring sudah mudah, namun pelaku usaha tetap memerlukan insentif nyata dari negara.