DPR Pastikan BUMN Jaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang

RRI.CO.ID, Jakarta — Komisi XI DPR RI menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjaga stabilitas harga. Sekaligus menjamin ketersediaan barang bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah direksi BUMN di Senayan, Jakarta, Kamis, 2 April 2026. Rapat tersebut membahas realisasi Public Service Obligation (PSO) sektor non-energi guna memastikan kebijakan subsidi benar-benar dirasakan masyarakat.

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengatakan BUMN memiliki peran strategis dalam menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar. Terutama melalui layanan transportasi dan distribusi logistik.

Ia menekankan, kebijakan stabilisasi harga tidak boleh hanya berhenti pada angka. Namun ini harus diiringi dengan ketersediaan barang di lapangan.

“Jangan sampai harga terkendali, tetapi barangnya tidak tersedia. Ini yang harus dijaga melalui pengawasan distribusi dan stok,” ujar Misbakhun di Komplek Parlemen DPR RI, Kamis, 2 Maret 2026.

Sebagai contoh, Misbakhun menyoroti peran Perum BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, capaian stok pangan saat ini menjadi indikator penting menuju kedaulatan pangan.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa stok beras nasional yang dikuasai BULOG mencapai 4,38 juta ton. Menurutnya keadaan ini merupakan tertinggi sepanjang sejarah.

Selain itu, BULOG juga mendapat penugasan penyaluran beras SPHP tahun 2026 sebesar 828 ribu ton. Dengan harga eceran tertinggi berkisar Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram, tergantung zona.

“Program bantuan pangan juga terus berjalan. Dengan realisasi penyaluran pada Februari–Maret mencapai 644.888 ton beras untuk lebih dari 33 juta penerima manfaat,” katanya.

Sementara itu, dari sektor pupuk, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan pasokan nasional dalam kondisi kuat. Menurutnya kondisi kuat ini meskipun di tengah dinamika global.

Kapasitas produksi pupuk nasional mencapai 14,6 juta ton dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Baik itu subsidi maupun non-subsidi.

Menanggapi hal tersebut, Komisi XI memastikan bahwa gejolak global tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan pupuk nasional. Termasuk kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) sebesar 20 persen yang tetap berjalan.