RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mempercepat reformasi Badan Usaha Milik Daerah untuk memperkuat tata kelola. Langkah ini sekaligus menekan inefisiensi birokrasi yang selama ini membebani kinerja BUMD.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut BUMD memiliki potensi besar. Namun belum diimbangi kesehatan perusahaan yang optimal.

“BUMD ini adalah salah satu aset sekaligus sumber persoalan terbesar di republik ini. Dengan aset besar, seharusnya BUMD bisa lebih sehat dan produktif,” ujar Bima, Kamis, 2 April 2026.

Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan Komisi II DPR RI ke PT Bank Sumut. Kunjungan tersebut menyoroti langsung kondisi riil pengelolaan BUMD di daerah.

Data BPKP menunjukkan mayoritas BUMD sektor air minum dan aneka usaha belum sehat. Sebanyak 21,1 persen tidak sehat, 36,8 persen kurang sehat, dan hanya 42 persen sehat.

Pemerintah bersama DPR kini menyiapkan RUU BUMD sebagai langkah penataan menyeluruh. Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi penguatan tata kelola dan peningkatan kinerja BUMD.

Salah satu poin utama adalah pemisahan indikator kinerja finansial dan pelayanan publik. Selama ini kedua aspek tersebut dinilai masih bercampur dan menyulitkan evaluasi kinerja.

Selain itu, pemerintah mendorong pemisahan peran pemda sebagai regulator dan pemilik modal. Langkah ini penting untuk mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan.

Pemerintah juga menyiapkan fleksibilitas dalam pengelolaan aset serta akses pemodalan BUMD. Kebijakan ini diharapkan membuat BUMD lebih adaptif dalam mengembangkan usaha.

Seluruh reformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih transparan dan akuntabel.