DPD RI Dorong Bank Indonesia Perkuat Dampak Kebijakan Moneter hingga Daerah

RRI.CO.ID, Serang- Anggota DPD RI Fahira Idris menegaskan pentingnya peran Bank Indonesia memastikan kebijakan moneter tidak hanya kuat di level makro. Tetapi juga berdampak nyata hingga ke daerah di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global.

Hal ini disampaikan Fahira saat Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Bank Indonesia di Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten, Selasa 31 Maret 2025. “Kita tidak sedang menghadapi situasi ekonomi yang biasa," kata senator asal Dapil DKI Jakarta itu.

"Tekanan nilai tukar rupiah, fluktuasi harga energi global, dan meningkatnya inflasi daerah menjadi alarm bahwa stabilitas ekonomi harus dijaga lebih konkret. Terutama di daerah,” ujar Fahira.

Menurutnya, inflasi di sejumlah daerah yang berada di atas rata-rata nasional menunjukkan tantangan ekonomi tidak lagi bersifat seragam. Sehingga, membutuhkan respons kebijakan yang lebih tajam di tingkat daerah.

Ia mengingatkan, jika kebijakan moneter hanya kuat di pusat tanpa terasa di daerah. Maka, menururnya, ketimpangan dampak akan semakin nyata.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Fahira menyampaikan dua rekomendasi utama kepada BI.

Pertama, memperkuat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil di daerah.

Ia menilai stabilitas nilai tukar rupiah harus diterjemahkan menjadi stabilitas biaya produksi, distribusi. Serta daya beli masyarakat.

Menurutnya, stabilitas rupiah tidak boleh berhenti sebagai angka. Tetapi harus hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat melalui harga yang terkendali, usaha yang tetap berjalan, serta daya beli yang terjaga.

Kedua, memperkuat ketahanan inflasi daerah secara antisipatif dan terintegrasi. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup dengan pendekatan jangka pendek, melainkan membutuhkan koordinasi antara BI dan pemerintah daerah, termasuk dalam menjaga ekspektasi publik.

“Di tengah potensi krisis energi global, kita tidak bisa hanya reaktif. Kita harus membangun sistem pengendalian inflasi yang lebih kuat, lebih terkoordinasi, dan lebih berpihak pada masyarakat,” katanya.

Fahira menilai situasi global saat ini menjadi ujian nyata bagi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Bank Indonesia. Khususnya, dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal.

Ia menekankan bahwa kekuatan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh kondisi daerah. “Kebijakan BI harus semakin responsif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Banten, Badan Pusat Statistik Kota Serang, pimpinan cabang Perum Bulog Serang. Serta sejumlah dinas terkait dan pemangku kepentingan daerah.