RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah mengimbau sektor swasta ikut menerapkan kebijakan work from home (WFH). Namun, menurut dia, pelaksanaan kebijakan “bekerja dari rumah” itu akan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

“Pelaksanaan WFH untuk swasta akan diatur melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), “ ujarnya, Selasa 31 Maret 2026. Nantinya aturan itu akan mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan WFH untuk aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat mulai 1 April 2026. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mentransformasi budaya kerja sekaligus penghematan energi.

Menurut Airlangga, kebijakan ini diberlakukan bagi ASN di tingkat pusat maupun daerah. Sedangkan mekanismenya akan diatur melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menko menambahkan dalam skema transformasi budaya kerja tersebut, pemerintah akan mendorong perubahan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Selain itu, pemerintah akan memberlakukan efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50 persen.

Kecuali untuk kendaraan operasional dan yang menggunakan listrik "Jadi kami menetapkan untuk mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan transportasi publik semaksimal mungkin," ucapnya.

Namun demikian, sejumlah sektor akan dikecualikan dari kebijakan ini dan tetap diharapkan bekerja di kantor atau lapangan. Misalnya layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.