Kenaikan BBM Picu Efisiensi Anggaran DPR, Ini Tiga Fokusnya

RRI.CO.ID, Jakarta — Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mulai menerapkan langkah efisiensi anggaran sebagai respons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen dalam menjaga pengelolaan anggaran negara. Ia menjelaskan, terdapat tiga fokus utama efisiensi yang dilakukan Setjen DPR RI.

“Yakni penghematan penggunaan BBM untuk pejabat eselon I hingga III. Lalu pengaturan penggunaan listrik di lingkungan gedung DPR, serta pengetatan perjalanan dinas,” kata Indra, Jumat, 27 Maret 2026.

Menurut Indra, pembahasan terkait efisiensi telah dilakukan sebelum Hari Raya Idulfitri bersama sejumlah unit kerja terkait. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pengaturan penggunaan listrik di kompleks DPR RI, termasuk pemadaman terjadwal mulai pukul 18.00 WIB.

“Mulai hari ini kita lakukan pengaturan yang lebih ketat. Bukan sekadar pemadaman, tetapi pengaturan waktu penggunaan listrik agar lebih efisien,” ujarnya.

Ia menilai, selama ini konsumsi listrik tetap tinggi meskipun hanya sebagian kecil pegawai yang bekerja pada malam hari. Sehingga berdampak pada operasional gedung secara keseluruhan.

Selain itu, efisiensi juga dilakukan pada penggunaan BBM kendaraan dinas. Setjen DPR RI menargetkan penghematan sekitar Rp1,5 miliar per tahun melalui pembatasan penggunaan kendaraan operasional.

Indra juga menyebut opsi penerapan work from home (WFH) pada hari Jumat sebagai salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan. Karena ini menjadi salah satu menekan konsumsi BBM, khususnya dari operasional bus antar-jemput pegawai.

“Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” katanya.

Di sisi lain, Setjen DPR RI juga memperketat pengeluaran untuk kegiatan rapat. Jamuan rapat, khususnya untuk pertemuan singkat, tidak lagi diperkenankan sebagai bagian dari langkah penghematan.

Terkait perjalanan dinas, Indra menegaskan kebijakan efisiensi dilakukan secara selektif. Perjalanan dinas yang tidak mendesak akan dibatasi, sementara kegiatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kedewanan tetap difasilitasi.

Ia menambahkan, kebijakan efisiensi ini akan diterapkan secara disiplin hingga akhir tahun anggaran dan akan terus dievaluasi secara berkala. Meski demikian, Indra memastikan langkah efisiensi tersebut tidak akan mengganggu pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPR RI.

“Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa dinamika rapat DPR yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak dapat dibatasi. “Rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi,” kata Indra.

Melalui langkah ini, Setjen DPR RI berharap dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas fiskal nasional. Sekaligus memastikan optimalisasi kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi representasi rakyat.