Sekolah Rakyat Dikebut, KSP Apresiasi Peran Dirjen Prasarana Strategis PU

  • 26 Mar 2026 00:23 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Pemerintah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II sebagai bagian dari investasi pendidikan jangka panjang nasional
  • Langkah ini dikebut untuk memastikan seluruh proyek rampung tepat waktu sebelum dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027
  • Ia menegaskan pembangunan berjalan terkoordinasi meski menghadapi tantangan kesiapan lahan dan akses di sejumlah wilayah

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II sebagai bagian dari investasi pendidikan jangka panjang nasional. Langkah ini dikebut untuk memastikan seluruh proyek rampung tepat waktu sebelum dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027.

“Kami mengapresiasi kerja keras Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Bapak Bisma Staniarto. Ini yang menjaga ritme pembangunan tetap terukur,” kata Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kamis, 26 Maret 2026.

Ia menegaskan pembangunan berjalan terkoordinasi meski menghadapi tantangan kesiapan lahan dan akses di sejumlah wilayah. Berdasarkan data terbaru, 101 dari 104 lokasi telah memasuki tahap konstruksi pada awal tahun 2026.

Seluruh proyek tersebut ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 untuk mendukung operasional sekolah pada Juli mendatang. Qodari menilai pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi strategis negara dalam memperluas akses pendidikan yang merata.

Kecepatan dan kualitas pembangunan menjadi faktor krusial dalam memastikan kesiapan operasional sekolah secara optimal. Kantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis terus memperkuat koordinasi melalui rapat lintas sektor.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap kendala di lapangan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara terarah. Rapat koordinasi pada 27 Februari 2026 melibatkan BUMN Karya dan penyedia jasa konstruksi.

Forum tersebut memetakan berbagai persoalan mulai dari teknis, lahan, hingga logistik proyek. Koordinasi lanjutan pada 5 Maret 2026 turut melibatkan kementerian terkait dan unsur TNI.

Sinergi ini dinilai efektif dalam mempercepat penyelesaian hambatan strategis di lapangan. Sejumlah solusi konkret disepakati, termasuk percepatan akses infrastruktur dan penyelesaian persoalan lahan prioritas.

Pendekatan kolaboratif dinilai mampu mengurai hambatan kompleks menjadi langkah penyelesaian yang lebih cepat. Progres pembangunan mulai terlihat di sejumlah wilayah seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat.

Meski demikian, pemerintah tetap memberi perhatian pada lokasi dengan progres rendah untuk percepatan lanjutan. Monitoring ketat terus dilakukan guna memastikan seluruh proyek berjalan sesuai target nasional.

Intervensi intensif akan dilakukan pada titik-titik yang dinilai berpotensi menghambat penyelesaian. Qodari menegaskan keberhasilan percepatan ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor.

Kolaborasi kementerian, pemerintah daerah, dan penyedia jasa menjadi kunci menjaga ritme pembangunan tetap optimal. Pemerintah mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.

Komitmen bersama ini diharapkan mampu menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata. Khususnya bagi masyarakat Indonesia.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....