RRI.CO.ID, Jakarta - Percepatan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra terus dikebut. Salah satunya, melalui penguatan kolaborasi antarpemerintah daerah.

Demikian disampaikan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang juga Mendagri, Tito Karnavian, Jakarta, Rabu 25 Maret 2026. Menurutnya, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk saling membantu.

Upaya ini dinilai penting guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak. Khususnya, bagi wilayah yang terdampak parah dan mengalami kerusakan berat.

“Dari update terakhir pagi ini, sudah ada tiga daerah yang membuat pernyataan komitmen untuk membantu wilayah terdampak. Yaitu Simalungun, Asahan, dan Pematangsiantar,” ujar Tito dalam konferensi persnya.

Tito menjelaskan, inisiatif kolaborasi antardaerah ini muncul setelah adanya tambahan alokasi anggaran transfer ke daerah dari Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp10,6 triliun. Guna percepatan penanganan bencana.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat, yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut. Termasuk wilayah yang tidak terdampak langsung.

Karena itu, pemerintah pusat mengimbau kepala daerah di wilayah yang relatif aman agar bersedia menyalurkan sebagian anggaran yang diterima. Yakni, dalam bentuk hibah kepada daerah tetangga yang mengalami kerusakan lebih berat.

Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat kapasitas daerah dengan tingkat kerusakan tinggi. Namun memiliki keterbatasan anggaran, seperti Kabupaten Aceh Tamiang.

“Kami harapkan daerah-daerah yang berat ini mereka punya tambahan anggaran supaya mereka bisa bekerja menyelesaikan masalah,” kata Tito.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

Fokus pembangunan mencakup penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak, pembangunan infrastruktur permanen seperti jembatan dan jalan yang saat ini masih bersifat darurat. Serta pemulihan fasilitas layanan dasar.

“Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, bukan hanya beberapa bulan. Melainkan bisa mencapai dua-tiga tahun,” ujarnya.