Presiden Tegaskan Komitmen Benahi Aparat Penegak Hukum

RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo menegaskan komitmennya membenahi aparat penegak hukum, termasuk Polri dan TNI, guna memperkuat fondasi negara. Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar reformasi kelembagaan yang tengah didorong pemerintah.

Dalam dialog bersama tokoh dan jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden menyampaikan reformasi tidak hanya menyasar satu institusi. Reformasi harus menyasar seluruh perangkat negara yang berperan dalam penegakan hukum.

“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa. Saya ingin memperbaiki kondisi bangsa secara menyeluruh, termasuk alat-alat penegak hukum,” ujar Presiden.

Menurutnya, keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas merupakan syarat utama bagi negara yang kuat dan berhasil. Ia menekankan pentingnya supremasi hukum sebagai fondasi utama tata kelola negara.

“Hukum, the rule of law. Itu bagian penting dari negara yang kuat dan berhasil,” ujarnya.

Presiden juga memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara. Ia mengingatkan bahwa tindakan segelintir oknum dapat merusak citra institusi secara keseluruhan.

“Mungkin beberapa oknum punya kekuasaan dan bisa bertindak seenaknya. Tetapi ratusan ribu anggota lainnya ikut terdampak reputasinya,” katanya.

Dalam upaya pembenahan, Presiden menyatakan akan memberikan kesempatan kepada setiap institusi untuk melakukan perbaikan internal. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila tidak ada perubahan.

“Saya ingin memberi kesempatan tiap lembaga untuk membersihkan diri. Kalau bisa memperbaiki diri, saya beri kesempatan,” ujarnya.

Presiden juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik ilegal yang seharusnya dapat dicegah aparat, seperti pertambangan ilegal. “Bagaimana bisa ada tambang ilegal tanpa diketahui aparat di lapangan?” ucapnya.

Presiden menambahkan, penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum bukan hal baru dan telah dilakukan secara konsisten oleh pemerintah. “Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang tiga dan bintang dua, yang kita pecat dan serahkan ke kejaksaan,” ucapnya.