RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerhati kebijakan publik Universitas Indonesia, Sidik Pramono, menyoroti ancaman krisis energi global. Menurutnya, konflik Timur Tengah menjadi pemicu utama gangguan pasokan energi.

Ia mengatakan, perang berkepanjangan memperbesar tekanan terhadap kebutuhan energi nasional. Indonesia dinilai rentan karena ketergantungan impor bahan bakar masih tinggi.

"Kebijakan ini sesuatu hal yang memang harus diambil karena kondisi krisis di Timur Tengah. Bahkan, kita tidak tahu kapan perang ini akan berakhir," kata Sidik dalam dialog Pro3 RRI, Rabu, 18 Maret 2026.

Ia menyebut sekitar setengah kebutuhan BBM Indonesia masih bergantung pada impor. Kondisi ini berpotensi membuat beban subsidi semakin membengkak tahun ini.

Sidik juga menyoroti cadangan BBM nasional yang dinilai masih terbatas. Ia menyebut cadangan hanya sekitar 21 hari, jauh dari standar negara maju.

Ia menekankan kebijakan penghematan energi harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Pemerintah diminta memberikan penjelasan yang mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya ada dua langkah yang harus diambil pemerintah. "Ada yang jangka pendek dan jangka panjang," ucapnya.

Untuk jangka pendek, Sidik menyarankan kebijakan kerja dari rumah bagi ASN. Selain itu, pembatasan BBM subsidi juga dinilai perlu dilakukan.

Sementara jangka panjang, pemerintah didorong mempercepat konversi energi ke sumber ramah lingkungan. Penggunaan gas dan energi hijau menjadi solusi berkelanjutan.

Ia menilai kebijakan tersebut harus diterapkan secara bertahap dan terencana. Pemerintah juga perlu memperluas transportasi publik dan memberi insentif tarif.

Keberhasilan kebijakan dinilai bergantung pada komunikasi yang tepat kepada publik. Pemerintah diharapkan menghadirkan juru bicara tunggal dan target transparan.

Sidik berharap pemerintah segera memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat. "Masyarakat harus memahami situasi darurat energi tanpa menanggung seluruh beban," katanya.