RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menyelenggarakan webinar bertajuk “Pengadaan Berkelanjutan yang Komprehensif, Berkesinambungan dan Bernilai di Masa Depan” pada 10 Maret 2026. Kegiatan ini diikuti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenag.

Sekretaris Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Agama, Wildan Ramadhian di Jakarta, dikutip Minggu 15 Maret 2026. Webinar ini bertujuan meningkatkan pemahaman para peserta mengenai kebijakan dan implementasi pengadaan berkelanjutan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Wildan menyampaikan, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan. Sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pengadaan saat ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Kini pengadaan tidak hanya dilihat dari sisi harga dan kepatuhan aturan. Tetapi juga harus memberi nilai tambah bagi pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut sebelumnya dibuka oleh Kepala Biro Umum Kementerian Agama, Dr. Aceng Abdul Azis. Ia menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, dan komitmen para pejabat pengadaan dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyoroti bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Agama diarahkan pada pendekatan ekoteologi. Yakni, upaya menjaga kelestarian alam sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pengadaan berbasis ekoteologi menjadi salah satu langkah untuk memastikan bahwa kebijakan pengadaan tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran. Tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan,” kata Aceng.

Webinar ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dwi Rahayu Eka Setyowati yang memaparkan kebijakan dan implementasi pengadaan berkelanjutan. Serta Mustafa yang menjelaskan konsep Sustainable Public Procurement (SPP) dan penerapannya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama berharap kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa semakin meningkat. Selain itu, implementasi pengadaan yang efisien dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri serta memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).