RRI.CO.ID, Jakarta - Ketegangan geopolitik dan konflik berkepanjangan di Timur Tengah dinilai berpotensi memicu krisis global di berbagai sektor. Ancaman krisis pangan, energi hingga finansial dapat terjadi apabila perang tidak segera dihentikan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj dalam kegiatan “Tadarus Ekologi, Buka Puasa Bersama dan Berbagi”. Acara digelar bersama Duta Besar Tiongkok untuk RI, Wang Lutong, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.

Acara tersebut turut dihadiri tokoh lintas agama, pimpinan ormas Islam, hingga komunitas profesional. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga ambil bagian dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kiai Said menegaskan dunia saat ini menghadapi kerentanan besar. Itu akibat ketergantungan terhadap sumber energi, pupuk pertanian, serta sistem transaksi digital dan keuangan global yang sangat bergantung pada stabilitas geopolitik.

“Perlu dilakukan adaptasi dan mitigasi atas berbagai kemungkinan yang terjadi akibat perang dan ancaman bencana ekologis. Kedaulatan pangan, energi, keuangan, serta kenyamanan ibadah haji dan umrah yang berpotensi terganggu harus segera dicarikan solusi,” ujar Kiai Said.

Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat berbagai opsi strategis untuk mengurangi ketergantungan impor di berbagai sektor. Hal itu penting dilakukan agar dampak krisis global dapat diminimalisir.

Selain konflik geopolitik, Said Aqil menyoroti ancaman krisis ekologis yang dipicu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, hingga tekanan industrialisasi yang semakin besar terhadap bumi. Ia menilai kecerdasan dan kesiapan masyarakat harus terus ditingkatkan.

“Pada saat yang sama harus diantisipasi juga kemungkinan penyalahgunaan teknologi seperti HAARP untuk merekayasa iklim. Ini sebagai senjata pengendali cuaca yang dapat merusak negara lain,” katanya.

Ia menambahkan Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan karena secara geografis berada di kawasan ‘Ring of Fire’. Artinya Indonesia sangat rawan bencana alam.

Ia menegaskan bahwa konsep kedaulatan negara saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh wilayah teritorial.“Indonesia tidak boleh tertinggal dan harus berani memvaluasi ulang aset-aset strategisnya,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Said Aqil juga mendorong negara-negara yang tergabung dalam BRICS Plus agar berperan lebih aktif dalam menyelesaikan berbagai dinamika global. Termasuk konflik dan krisis ekologis yang semakin mengancam peradaban manusia.

“Perang atas nama apa pun harus dihentikan. Krisis ekologi harus diakhiri dengan langkah-langkah revolusioner agar bumi kembali utuh dan selamat dari kehancuran,” ia menegaskan.

Sementara, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, menyatakan komitmen negaranya untuk terus mendukung upaya perdamaian global serta menghormati kebebasan beragama.

“Tiongkok akan selalu mendukung upaya damai dan perdamaian, serta menghormati kebebasan beragama dan melindungi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya,” ujar Wang Lutong.

Dubes Wang Lutong pun menegaskan negaranya terbuka untuk kerja sama dalam pembelajaran penyelamatan ekologi.“Tadarus Ekologi, buka puasa bersama dan berbagi ini juga bentuk komitmen Tiongkok hadir dan membersamai masyarakat muslim Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Said Aqil juga mengusulkan kepada pemerintah Indonesia agar melakukan audit terhadap neraca sumber daya alam dan sumber daya manusia guna memperkuat strategi pembangunan nasional.

Ia juga mengusulkan kepada pemerintah Tiongkok untuk mengembangkan skema kerja sama kemanusiaan dan lingkungan hidup melalui “trust fund” berbasis inisiatif people-to-people.

“Ketika muslim Indonesia dan Tiongkok saling terhubung, maka hal itu dapat menjadi penjaga peradaban kedua bangsa. Hal ini sekaligus berkontribusi bagi stabilitas global,” ujar Kiai Said.