RRI.CO.ID, Jakarta : Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melaporkan Indeks HAM Indonesia berada pada angka 63,20. Menurut Menteri HAM, Natalius Pigai, ini menunjukkan kondisi perlindungan dan pemenuhan HAM berada pada kategori moderat.

Hal itu diungkapkannya pada peluncuran Program Media, Pers, dan Pembangunan Peradaban HAM di Jakarta, Rabu 11 Maret 2026. “Nanti puluhan tahun ke depan kita bisa melihat apakah meningkat atau justru menurun,” katanya.

Pigai mengatakan pengukuran indeks HAM nasional terbagi dua dimensi utama. Yaitu dimensi sipil dan politik serta dimensi ekonomi, sosial, dan budaya.

Hasil pengukuran menunjukkan dimensi sipil dan politik masih berada di bawah rata-rata, tetapi masihdalam kategori moderat. “Dimensi sipil dan politik skornya 58,28, sementara dimensi ekonomi, sosial, dan budaya 68,97,” katanya.

Dimensi sipil dan politik mencakup berbagai indikator seperti kebebasan berserikat, kebebasan pribadi, rasa aman, dan hak hidup. “Dari berbagai indikator tersebut, hak atas hidup menjadi yang paling rendah, sedangkan jaminan kebebasan berserikat paling tinggi,” ujarnya.

Pigai menambahkan indikator hak atas hidup tidak hanya berkaitan dengan kekerasan negara, tetapi juga kondisi kesejahteraan dasar masyarakat. Di antaranya angka kematian bayi, kematian ibu saat melahirkan, serta kematian akibat penyakit menular.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan indeks HAM Indonesia disusun melalui proses komprehensif dan metodologi kuat. Menurut dia, indeks tersebut dapat digunakan sebagai statistik resmi negara untuk mengukur perkembangan perlindungan HAM nasional

“Indeks ini akan dimanfaatkan Menteri HAM untuk menentukan intervensi kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya. Selain itu, lanjut Amalia, dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan HAM di Indonesia.