RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menyoroti konflik agraria yang masih terjadi di berbagai daerah. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menilai konflik tersebut berdampak luas terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) .

Menurut Anis, konflik agraria tidak sekadar persoalan administrasi pertanahan. Konflik tersebut, lanjutnya, juga berkaitan dengan ketimpangan penguasaan sumber daya alam.

“Kita semua sadari bahwa sampai hari ini persoalan konflik agraria itu merupakan persoalan struktural yang berdampak secara luas. Termasuk terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia, hak atas tanah, hak atas kehidupan yang layak, dan keadilan bagi kelompok rentan," ujar Anis dalam Peluncuran dan Diskusi Publik Laporan Kajian Penanganan Konflik Agraria oleh Polri di Jakarta, Senin, 9 Maret 2026.

Anis mengatakan, konflik agraria kerap menyentuh kelompok rentan. Ia menyebut, perempuan, anak, dan masyarakat adat sering menjadi pihak paling terdampak.

Ia menilai, dinamika sosial di tingkat masyarakat turut memperumit penyelesaian konflik. Oleh karena itu, katanya, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

"Aduan-aduan tentang konflik agraria tidak hanya persoalan administratif pertanahan. Tetapi juga ada relasi kuasa, ketimpangan sumber daya alam, dan dinamika sosial yang kompleks," ujarnya.

Sementara itu, Karobankum Divkum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Veris Septiansyah, menilai kajian ini penting bagi institusi kepolisian. Ia berharap, tersebut dapat menjadi referensi peningkatan kualitas penanganan konflik.

“Ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi peningkatan kualitas, kebijakan, dan praktik kepolisian khususnya dalam penanganan konflik agraria. Kami juga berharap, komunikasi bersama antara Kepolisian Negara Indonesia, Komnas HAM serta seluruh pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat," ujarnya.