RRI.CO,ID. Jakarta - Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis merespons keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Ia meminta pemerintah mempertimbangkan untuk keluar dari forum tersebut di tengah konflik Timur Tengah.

“Tidak efektif ya keluar saja. Kemudian bagaimana bisa berperan Indonesia itu untuk masing-masing menghargai terhadap kedaulatannya masing-masing,” kata Cholil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026.

Ia menambahkan konflik yang terus berlangsung dikhawatirkan berdampak luas, terutama terhadap masyarakat sipil di kawasan Timur Tengah. Karena itu, ia berharap upaya perdamaian dapat segera diupayakan melalui berbagai jalur diplomasi internasional.

“Jangan sampai perang ini berdampak pada rakyat sipil. Kita berharap ini bisa menciptakan perdamaian dengan memaksimalkan peran PBB dan OKI karena semua akan rugi kalau ini perang terus berlangsung,” ujarnya.

Menurut Cholil, sikap negara-negara Islam lain yang masih berada dalam BoP merupakan keputusan masing-masing negara. Namun, lanjutnya, bagi Indonesia, yang terpenting adalah bagaimana berkontribusi aktif menghentikan konflik dan mendorong perdamaian.

“Ya kalau mereka kan urusan mereka di BoP. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana bisa menghentikan perang,” ucapnya.

Ia menjelaskan situasi konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berpotensi semakin memanas. Karena itu, Indonesia diharapkan menjalankan politik luar negeri bebas aktif untuk mendorong upaya perdamaian internasional.

“Bagaimana bisa berperan aktif, ya bebas aktif Indonesia bisa mendorong perlawanan. Dengan memaksimalkan peran PBB, memaksimalkan peran OKI,” kata Cholil.

Meski demikian, ia menegaskan keputusan akhir terkait posisi Indonesia dalam BoP tetap berada di tangan pemerintah. MUI akan menunggu laporan serta penjelasan resmi dari Presiden sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Kalau kita nanti lihat seperti apa laporan Pak Presiden. Jadi kalau kita kan melihatnya tidak efektif di BoP itu,” ujarnya.

Sementara, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai Indonesia tidak perlu keluar dari BoP. Namun menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan menangguhkan sebagian peran keanggotaan sementara waktu.

“Bukan mundur, kita tetap aja di situ. Lagi pula, Donald Trump kan sudah senang sama kita, ya Alhamdulillah, kan,” kata Jimly.

Ia menjelaskan langkah penangguhan dapat dilakukan sebagai respons atas dinamika geopolitik yang berkembang. Menurutnya, situasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel perlu menjadi pertimbangan dalam sikap Indonesia.

“Misalnya, yang BoP itu. Kita menyatakan menangguhkan kewajiban keanggotaan kita sampai dua hal,” ucap Jimly.

Jimly mengatakan penangguhan tersebut dapat dilakukan sampai situasi konflik di Timur Tengah mereda. Selain itu, langkah itu juga bisa menjadi tekanan diplomatik agar ada kepastian terkait pengakuan kemerdekaan Palestina.