RRI.CO.ID, Tangerang – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan terus mengantisipasi dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah. Yaitu dengan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) guna memastikan keselamatan jemaah umrah serta kesiapan penyelenggaraan haji 2026.

Saat ini tercatat 7.782 jemaah umrah sudah kembali ke Tanah Air sejak 28 Februari hingga 2 Maret 2026. Namun, sebagian lainnya masih menunggu kepastian penerbangan, khususnya yang menggunakan maskapai transit.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan keselamatan jemaah merupakan prioritas utama pemerintah. “Kami memastikan negara hadir dan keselamatan jemaah adalah prioritas utama,” ujarnya, Selasa 3 Maret 2026.

Dahnil menambahkan pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan Kemlu dan pihak-pihak terkait. “Tujuannya untuk memastikan jemaah dapat kembali dengan aman,” katanya.

Sebagai langkah antisipatif, Kemenhaj telah mengimbau jemaah menunda keberangkatan umrah dalam waktu dekat. “Hal ini semata-mata demi keselamatan dan perlindungan jemaah itu sendiri,” ujar Dahnil.

Hingga penutupan musim umrah pada April 2026, tercatat lebih dari 43 ribu calon jemaah yang dijadwalkan berangkat. Kini, mereka harus menunggu kapan bisa berangkat ke Tanah Suci hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

Sementara itu, untuk mendukung proses kepulangan jemaah, Kemenhaj telah menyiapkan dua skema. Yaitu meminta penambahan armada Garuda Indonesia selama periode Ramadan, dan menyiapkan penyesuaian skenario penerbangan apabila ketegangan meningkat.

“Ini merupakan langkah mitigasi yang telah siapkan,” kata Dahnil. Semuanya bertujuan agar jemaah umrah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan tepat waktu.

Di sisi lain, Kemenhaj memastikan seluruh perangkat pelayanan haji 2026 telah dipersiapkan lebih dini. Menurut dia, pemerintah optimistis penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan sesuai jadwal dengan tetap menyiapkan sejumlah skenario antisipatif.

“Kami mempersiapkan seluruh perangkat layanan lebih awal agar penyelenggaraan haji 2026 berjalan optimal,” ucapnya. “Namun demikian, kami tetap menyiapkan berbagai skenario mitigasi sebagai langkah kehati-hatian.”

Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan agar penyelenggaraan haji bersih dari praktik rente, kartel, maupun manipulasi. “Pesan Presiden sangat jelas, wajah Kementerian harus menjadi wajah integritas, bersih, dan transparan,” katanya.