RRI.CO.ID, Jakarta – Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menyerukan penghentian perang dan penghapusan penjajahan dalam segala bentuknya. LPOI juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memainkan diplomasi internasional berorientasi perdamaian berkeadilan.

Ketua Umum LPOI, Said Aqil Siroj menilai, Indonesia memiliki legitimasi historis dan kredibilitas moral di panggung global. Politik luar negeri bebas dan aktif dinilai memberi ruang strategis bagi Indonesia membangun jembatan dialog internasional.

“Bangsa Indonesia berdiri di atas amanat konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Amanat itu menjadi kompas moral sekaligus mandat internasional yang semakin mendesak saat ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.

Menurutnya, perang modern memicu krisis pangan, gangguan energi, gelombang pengungsi, serta pelanggaran hak asasi manusia. Korban terbesar selalu warga sipil, perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan yang kehilangan hak hidup bermartabat.

Dalam pernyataannya, LPOI menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengamat dalam dinamika global. Peran aktif dalam membangun solusi adil dan berimbang dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

“Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia tidak boleh menjadi penonton. Indonesia harus menjadi pelaku aktif membangun solusi adil dan berimbang,” katanya.

Secara rinci, LPOI menyampaikan lima sikap strategis yang perlu ditegaskan pemerintah Indonesia sebagai berikut:

1. Memimpin diplomasi perdamaian yang proaktif dan berani, dengan menginisiasi dialog tingkat tinggi, mendorong gencatan senjata permanen, memperjuangkan koridor kemanusiaan tanpa hambatan, serta menjadi mediator kredibel dalam penyelesaian konflik internasional.
2. Menolak tunduk pada tekanan atau dominasi kekuatan mana pun, dengan menegaskan politik luar negeri bebas dan aktif tanpa intervensi, subordinasi, maupun keberpihakan pada blok yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
3. Menegakkan supremasi hukum internasional tanpa standar ganda, dengan mendorong akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional serta menolak praktik impunitas yang dilegitimasi kepentingan geopolitik.
4. Memperkuat keamanan nasional secara terintegrasi, dengan menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah melalui penguatan pertahanan, ketahanan ekonomi, keamanan siber, serta diplomasi pertahanan strategis dan terukur.
5. Mengonsolidasikan solidaritas Global Selatan, dengan memperkuat kolaborasi negara berkembang guna membangun arsitektur global yang lebih demokratis, inklusif, dan setara.

Menurutnya, perdamaian dunia tidak dapat dipisahkan dari ketahanan nasional yang kuat dan berdaulat. Stabilitas politik, kemandirian ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta persatuan nasional menjadi fondasi kepemimpinan global Indonesia.