RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung langkah antisipatif Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang mengimbau penundaan sementara keberangkatan jamaah umrah ke Arab Saudi. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keamanan dan keselamatan warga negara di tengah dinamika geopolitik global.
Imbauan itu telah disampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi serta diteruskan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk diinformasikan kepada seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Langkah koordinatif tersebut disebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan maksimal kepada jamaah.
“Ibadah umrah adalah panggilan suci, namun perlindungan dan keselamatan jamaah adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar. Prinsip utamakan keselamatan (safety first) harus dikedepankan dalam setiap kebijakan,” kata Hasan, Selasa, 3 Maret 2026.
Menurut Hasan, keselamatan WNI, termasuk jamaah umrah, harus menjadi prioritas utama di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Ia menilai potensi risiko keamanan, kendala logistik, hingga dampak psikologis terhadap jamaah perlu menjadi pertimbangan matang.
Data Kementerian Haji dan Umrah menunjukkan Indonesia merupakan salah satu negara pengirim jamaah umrah terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari satu juta orang per tahun sebelum pandemi. Dengan angka sebesar itu, kebijakan penundaan sementara dinilai sebagai langkah preventif sembari memantau perkembangan situasi secara real time.
Hasan menegaskan imbauan tersebut bukan bentuk pelarangan permanen, melainkan langkah antisipatif agar jamaah terhindar dari potensi risiko. Ia juga mengapresiasi sinergi antara Kemenlu dan otoritas terkait sebagai upaya perlindungan maksimal bagi WNI di luar negeri.
“Kita tidak boleh panik, tetapi juga tidak boleh abai. Kebijakan ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah dalam membaca dinamika global, ini langkah antisipatif, bukan reaktif,” ujarnya.
Ia turut mendorong pembentukan pusat informasi terpadu atau crisis center antara Kemenlu, otoritas haji, dan perwakilan RI di Arab Saudi untuk memantau situasi serta memberikan pembaruan berkala kepada publik. Hasan mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, dan mempercayakan kebijakan ini kepada pemerintah yang bekerja berdasarkan pertimbangan keamanan serta diplomasi internasional.
“Kita berdoa agar situasi segera kondusif dan seluruh jamaah umrah dapat menunaikan ibadah dengan aman, nyaman dan khusyu'. Negara harus hadir untuk memastikan itu semua,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....