‎RRI.CO.ID, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyarankan penerapan metode 'first come first in' saat puncak arus mudik Lebaran 2026. Langkah tersebut diusulkan untuk mencegah penumpukan kendaraan di kawasan pelabuhan penyeberangan.‎

‎"Wilayah Banten menjadi perhatian khusus karena menjadi jalur utama penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Oleh karena itu, pengaturan lalu lintas dan pemanfaatan tiga pelabuhan disiapkan secara terstruktur," kata Kapolri saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Senin, 2 Maret 2026.‎

Ia menjelaskan, di Pelabuhan Merak terdapat skema situasi hijau, kuning, dan merah untuk mengukur kepadatan antrean kendaraan. Pada situasi hijau, tujuh dermaga dimanfaatkan untuk kendaraan penumpang dan pejalan kaki.‎

“Situasi hijau berarti antrean dalam kondisi normal. Situasi kuning ketika antrean sampai SPBU Cikuasa Atas, dan situasi merah jika mencapai Gerbang Tol Merak,” ujarnya.

‎‎Pengaturan serupa juga diterapkan di Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan BBJ yang melayani kendaraan logistik. Skema tersebut bertujuan mengantisipasi lonjakan kendaraan, terutama truk tangki dan alat berat.

‎“Di puncak arus mudik, siapa yang datang duluan dia langsung masuk kapal. Kami mohon izin kepada stakeholder terkait untuk kebijakan penyeberangan tersebut,” katanya.

‎Ia menilai, jika kendaraan dipaksakan masuk sesuai tanggal tiket, potensi penumpukan akan sulit dihindari. Karena itu, fleksibilitas kebijakan diperlukan agar arus kendaraan tetap terkendali.

‎‎Sebagai informasi, Polri akan menggelar Operasi Ketupat mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Ratusan ribu personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan dan pelayanan arus mudik serta arus balik Lebaran.

‎Sigit menambahkan, tagline tahun ini adalah “Mudik Aman dan Keluarga Bahagia”. Dalam pelaksanaannya, Polri mengedepankan langkah preemtif dan preventif guna menjaga keamanan masyarakat.

‎Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan, Keselamatan jiwa menjadi prioritas utama pemerintah. Hal tersebut disampaikan mengingat proyeksi pergerakan masyarakat mencapai 143,9 juta orang selama periode Idulfitri.

‎Menurutnya, pemerintah telah mengatur distribusi mobilitas agar tidak terpusat pada satu waktu tertentu. Pengaturan dilakukan melalui rentang waktu libur yang lebih panjang serta fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara.

‎“Kita berusaha mengurangi tekanan dengan membuat rentang waktu libur lebih lebar. Termasuk pengaturan libur sekolah dan fleksibel working arrangement bagi ASN,” ujarnya.

‎Ia juga mengingatkan, kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Beberapa daerah seperti Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, hingga Papua masih berpotensi mengalami curah hujan tinggi.

‎“Kita harus berusaha keras menjaga keamanan dan keselamatan jiwa adalah prioritas tertinggi. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terintegrasi oleh seluruh pihak,” ucapnya.

‎Pratikno menambahkan, keselamatan perjalanan, khususnya pengendara motor, harus menjadi perhatian serius. Pengamanan jalur vital juga dinilai krusial guna memastikan pelayanan mudik berjalan aman dan lancar.