RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meminta daerah mempertimbangkan kearifan lokal saat Ramadan. Penyesuaian kebijakan dinilai penting agar pembelajaran sesuai karakter masyarakat setempat.

Menurutnya, pengaturan jam belajar menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, kebijakan harus memperhatikan keberagaman masyarakat dan kondisi peserta didik tiap wilayah.

"Peraturan mengenai jam belajar di sekolah selama bulan Ramadan itu dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah. Dengan mempertimbangkan kearifan lokal, kemudian keberagaman masyarakat, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah," ucap Mu'ti saat mengisi Dialog Khusus bersama PRO3 RRI, Snein, 2 Maret 2026.

"Peraturan mengenai jam belajar selama Ramadan dibuat masing-masing pemerintah daerah. Dalam hal ini memprtimbangkan kearifan lokal dan keberagaman masyarakat," kata Mu'ti dalam Dialog Khusus bersama PRO3 RRI, di lantai 7 Pusat Pemberitaan, Gedung RRI Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.

Menurutnya, pembelajaran selama Ramadan tidak berjalan penuh seperti hari biasa. Penyesuaian durasi dan hari belajar diserahkan kepada pemerintah daerah.

Kementerian, lanjut dia, memberikan otoritas penuh kepada daerah. "Pembelajaran memang tidak penuh dan disesuaikan peraturan masing-masing pemerintah daerah," katanya.

Mu'ti mengatakan, pendekatan berbasis kearifan lokal mendukung penguatan pendidikan karakter. Integrasi kegiatan sosial dan keagamaan dinilai membentuk sikap sosial siswa.

Ia menegaskan penguatan karakter lebih efektif melalui kegiatan sosial. "Pendidikan karakter tidak selalu berupa pengetahuan atau hal kognitif," ucapnya.

Pengalaman berbagi takjil dan santunan sosial disebut memperkuat kepemimpinan murid. "Itu berpengaruh besar pada pembentukan sikap sosial dan kepemimpinan murid," kata Mu'ti.