Program MBG, Komisi IV DPR Nilai Kebijakan Strategis Fondasi SDM Unggul

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda sosial. Program MBG tersebut, dinilainya sebagai kebijakan strategis negara dalam membangun fondasi SDM unggul.

Politikus Golkar ini menilai, program MBG merupakan bentuk nyata keberpihakan nyata pemerintah terhadap masa depan pendidikan nasional. Karena, negara tidak boleh setengah hati dalam memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi.

“Mustahil kita menuntut prestasi tinggi jika kebutuhan paling mendasar anak-anak, yakni asupan gizi, diabaikan. MBG adalah jawaban konkret, ini langkah progresif yang harus kita kawal bersama,” kata Firman dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.

Firman membeberkan, berbagai kajian ilmiah telah membuktikan keterkaitan langsung antara kecukupan gizi. Yakni, dengan perkembangan kognitif, daya konsentrasi, serta capaian akademik jangka panjang.

“Program ini memperkuat imunitas, menjaga konsistensi kehadiran siswa di sekolah, dan meningkatkan fokus belajar. Dengan kata lain, ini investasi strategis untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif,” ucap anggota Baleg DPR RI ini.

Di satu sisi, Firman juga menyoroti, pengalokasian APBN untuk MBG sebagai bentuk keseriusan pemerintah menyiapkan generasi emas Indonesia. Ia menolak, anggapan bahwa program tersebut menjadi beban fiskal.

“Belanja negara di sektor ini bukan pemborosan. Ini investasi jangka panjang. Negara sedang menanam untuk masa depan, bukan sekadar membelanjakan anggaran,” ujar Firman.

Sebelumnya, Mendikdasmen, Abdul Mu’ti memastikan, Program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan di kementeriannya. Sebab hingga kini, seluruh program strategis pendidikan tetap berjalan.

”Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, itu tidak benar. Program Presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya," kata Mendikdasmen dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026.

Pada tahun 2025 pemerintah melalui kementeriannya, kata Mendikdasmen, mengalokasikan anggaran revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp16,9 triliun. Dana sebesar itu untuk merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan (sekolah) di seluruh Indonesia.

Saat ini, realisasi pembangunan sekolah sudah mencapai 93 persen. Sehingga, Mendikdasmen menegaskan, hal tersebut menjadi bukti bahwa negara tetap berkomitmen terhadap perbaikan infrastruktur pendidikan.

Kemudian pada tahun 2026 ini, revitalisasi satuan pendidikan akan terus dilaksanakan dan semakin diperluas. Anggaran revitalisasi yang sudah tercantum dalam APBN sebesar lebih dari Rp14 triliun, dan akan dialokasikan bagi 11.474 satuan pendidikan.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga berencana memberikan tambahan anggaran revitalisasi bagi 60 ribu satuan pendidikan. “Sehingga total kalau sudah masuk ke dalam APBN, kami usulkan tahun ini kita akan ada revitalisasi untuk 71 ribu sekian satuan pendidikan,” ujar Mendikdasmen.