RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), turut angkat bicara terkait dampak perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART). Salah satunya dampak tersebut, yakni menghilangkan kewajiban kontribusi insentif platform digital milik AS, terhadap keberlangsungan media massa nasional.

Menteri Komdigi (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, dalam kesepakatan itu, platform digital tetap dikenakan kewajiban untuk produk jurnalistik nasional. Namun hal itu dijelaskannya, dilakukan secara fleksibel dari peraturan sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights.

"Yang berbeda dengan Perpres adalah pengaturannya jadi lebih fleksibel. Tidak melulu harus revenue sharing," kata Meutya saat menyampaikan keterangannya di Rumah Dinas (Rumdin) Menkomdigi, Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

Ia menyatakan bahwa dalam ketentuan di kesepakatan ART, kewajiban kontribusi insentif dilakuakan dengan skema bussiness to bussiness (B-to-B). Sehingga hal ini akan mengarahkan kesepakatan terbuka antara perusahaan platform digital AS, dengan media massa nasional.

"ART ini juga disepakati bukan dalam kerangka melemahkan, jadi perjanjian tetap bisa berjalan. Namun memang pilihannya itu ada di B2B (bussiness to bussiness), antara perusahaan Amerika dan juga perusahaan jurnalistik yang ada di tanah air dengan best practices," ujarnya.

Menkomdigi lebih lanjut mengatakan bahwa dengan kesepakatan ART ini, justru akan memperkuat industri pers nasional. Sebab dijelaskannya, platform digital Amerika Serikat membutuhkan beragam informasi yang dihadirkan dalam karya jurnalistik nasional.

"kita yakin bahwa mereka akan tetap memerlukan produk-produk karya jurnalistik tanah air, mereka akan melakukan hubungan kesepakatan dengan media-media nasional. Karena kalau tidak, mereka tidak mendapatkan informasi dari media-media nasional yang bisa mereka ambil," imbuh Menkomdigi.