RRI.CO.ID, Jakarta - Pimpinan Komisi IX DPR menanggapi pernyataan PDIP yang menyoal sumber anggaran Rp 223,5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini mengungkapkan, alokasi anggaran tersebut telah menjadi kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah dalam pembahasan APBN 2026.

“Terkait dengan anggaran MBG sudah menjadi kesepakatan antara DPR dan Pemerintah," kata Yahya Zaini kepada wartawan, Jumat 27 Februari 2026. "Semua fraksi di DPR sepakat dengan anggaran MBG yang telah disepakati oleh Banggar dan disahkan dalam Paripurna DPR sehingga menjadi UU APBN,” katanya.

Menurutnya, Fraksi PDIP juga tidak menyampaikan penolakan saat pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) maupun dalam rapat paripurna pengesahan APBN. “Termasuk F-PDIP tidak ada yang menolak waktu pembahasan di Banggar dan Paripurna, sehingga menjadi keputusan yang bulat,” ujar YZ, panggilan akrabnya.

Legislator asal Fraksi Golkar ini menegaskan, Partai Golkar secara kelembagaan tidak terlibat dalam pengelolaan program MBG. Namun, sebagai partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto, Golkar mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.

“Secara kelembagaan Partai Golkar tidak terlibat dalam pengelolaan MBG. Tetapi Golkar sangat mendukung kesuksesan Program MBG karena tujuannya sangat mulia,” katanya.

Lebih jauh, YZ menyebut, program makan bergizi bagi pelajar bukan hal baru di dunia. Sejumlah negara telah lebih dulu menjalankannya dan dinilai berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Program semacam MBG telah dilaksanakan oleh banyak negara dan terbukti berhasil menciptakan generasi emas. Jepang telah menjalankan program ini selama 137 tahun, Brasil 71 tahun, Korea Selatan 70 tahun dan India 31 tahun,” ucapnya.

YZ juga menekankan bahwa pengelolaan MBG tidak berada dalam ranah politik praktis. Ia menyinggung pola kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan berbagai yayasan dan elemen masyarakat dalam mempercepat implementasi program.

Menurutnya, dalam kurun waktu satu tahun telah berdiri lebih dari 22 ribu dapur SPPG dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 60 juta orang. “Kalau MBG dikerjakan sendiri oleh BGN tidak mungkin mencapai prestasi sebanyak itu,” ujarnya.

Meski demikian, YZ mengakui pelaksanaan program tentu memiliki tantangan. Ia pun mendorong evaluasi berkelanjutan jika ditemukan kekurangan di lapangan.

“Golkar sangat mendukung Program MBG karena tujuannya sangat mulia untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas dan cemerlang sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dan kelemahan merupakan tantangan yang harus diperbaiki dan dibenahi terus menerus,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI asal Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyampaikan analisis terkait sumber pendanaan MBG. Ia menyebut anggaran Rp 223,5 triliun untuk MBG diambil dari total anggaran pendidikan nasional sebesar Rp 769 triliun yang merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD.

“Di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” ujarnya dalam konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, juga merujuk Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Ia menyebut, dalam beleid tersebut dijelaskan pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk untuk program Makan Bergizi pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.

Perbedaan pandangan ini memunculkan perdebatan soal sumber dan skema penganggaran MBG. Meskipun, pemerintah dan DPR sebelumnya telah mengesahkan alokasi tersebut dalam APBN 2026.