DPR Ingatkan Pemerintah Segera Lakukan Pemerataan Infrastruktur Listrik

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan mengingatkan, pemerintah untuk segera melakukan pemerataan infrastruktur kelistrikan. Semua itu, demi kelancaran implementasi dari program elektrifikasi nasional.

Politikus NasDem ini mengungkapkan, masih banyak desa di pelosok Indonesia yang belum tersentuh aliran listrik. Kendala utamanya, disebutkannya, terletak pada belum meratanya jaringan transmisi hingga ke daerah terpencil.

"Banyak kendala di pelosok desa yang belum mendapatkan aliran listrik. Ini kemungkinan karena transmisi yang belum sampai ke wilayah tersebut," kata Irsan dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis 26 Februari 2026.

Ke depannya, ia mendorong, PLN melakukan perencanaan transmisi secara matang dan komprehensif. Hal itu, demi terwujudnya pemerataan infrastruktur kelistrikan.

"Jangan lagi nantinya listrik kita surplus, tetapi masih ada masyarakat pedesaan yang belum mendapatkan listrik. Tidak boleh lagi ada kesenjangan wilayah, tujuannya satu, agar seluruh masyarakat mendapatkan manfaatnya," ucap Irsan.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan, komitmen pemerintah mempercepat program bantuan listrik desa melalui Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Pemerataan akses listrik desa, merupakan amanat konstitusi sekaligus wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahlil menyebut dirinya akan merasa gagal sebagai menteri apabila seluruh desa dan kelurahan belum teraliri listrik. Ia mengajak semua pihak merenungkan kondisi tersebut meski capaian lifting energi nasional dapat terpenuhi penuh.

“Sekalipun katakanlah lifting tercapai. Tapi kalau saudara-saudara kita di desa-desa, di kelurahan-kelurahan itu belum dapat listrik saya menganggap saya menteri yang gagal,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM, di Komplek Parlemen, Kamis, 22 Januari 2026.

Ia mengaku mendapat dorongan besar dari anggota Komisi XII DPR RI untuk menuntaskan elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia. Upaya tersebut dinilainya sebagai amanat konstitusi dan wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nasional.

Bahlil menyebut pemerintah menjalankan program pemasangan baru bantuan listrik dengan target ratusan ribu sambungan secara nasional. Namun, dalam rapat tersebut ia meminta target tersebut dinaikkan menjadi 500 ribu sambungan atas permintaan Komisi XII.

“Naikkan menjadi 500 ribu, karena ini atas permintaan dari para teman-teman Komisi XII. Nanti kita minta teman-teman Komisi XII juga untuk membantu kami agar program-program itu mencapai sasaran,” ucapnya.