RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah Indonesia optimistis mempertahankan tarif 0 persen bagi sejumlah produk unggulan ke Amerika Serikat. Keyakinan tersebut disampaikan di tengah dinamika kebijakan dagang yang sedang berlangsung.

Tim Pakar Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Fithra Faisal Hastiadi, menyatakan pemerintah masih percaya diri. Ia menilai fasilitas tarif tersebut tetap dapat dipertahankan melalui komunikasi dan negosiasi intensif.

“Kalau saya mengikuti penjelasannya Pak Menko Airlangga beberapa waktu lalu, ini executive order-nya berbeda, karena ini pengecualian. Pemerintah dalam hal ini masih cukup percaya diri untuk bisa mempertahankan yang tarif 0 persen itu,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.

Perubahan kebijakan terjadi setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan dasar hukum tarif Presiden Donald Trump. Putusan tersebut memicu penyesuaian kebijakan yang berdampak pada sejumlah mitra dagang, termasuk Indonesia.

Namun, Fithra menilai Indonesia diuntungkan karena lebih awal bernegosiasi dengan pemerintah AS. Karena itu, posisi Indonesia dinilai relatif lebih aman dibanding negara lain.

“Dengan kondisi seperti itu, lebih untung kita sudah bernegosiasi lebih awal. Karena apa? Kita sudah lebih pasti,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta tarif resiprokal 0 persen tidak berubah. Permintaan itu disampaikan meski Washington menetapkan tarif baru bagi seluruh negara.

Pemerintah Indonesia telah berkoordinasi dengan Office of the United States Trade Representative atau USTR. Hasil komunikasi menyebutkan keputusan kabinet AS akan berlaku bagi negara penandatangan perjanjian dagang.

“Indonesia sudah menandatangani perjanjian. Indonesia meminta kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap,” ujar Airlangga di Washington DC, Sabtu, 21 Februari 2026 waktu setempat.

Ia menyebut, sebagian fasilitas tarif 0 persen untuk produk pertanian telah diatur melalui executive order tersendiri. Komoditas seperti kopi dan kakao tidak termasuk dalam kebijakan yang dibatalkan.

Selain pertanian, Indonesia mengusulkan tarif 0 persen tetap berlaku untuk rantai pasok elektronik dan crude palm oil (CPO). Usulan juga mencakup tekstil dan alas kaki, dengan keputusan final ditunggu hingga 60 hari.

Pemerintah berharap komunikasi intensif dengan AS menjaga daya saing ekspor nasional. Langkah itu juga bertujuan melindungi kepentingan pelaku usaha di tengah ketidakpastian global.