RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mencatat remintasi pekerja migran Indonesia (PMI) pada 2025 meningkat 14 persen. Pada 2024, dari 253 ribu penempatan PMI, remitansi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp253 triliun.

“Pada 2024, dari 253 ribu penempatan PMI, remitansi tercatat Rp253 triliun berdasarkan data Bank Indonesia. Dan 2025 ada kenaikan 14 persen, jadi kurang lebih Rp288 triliun remitansi yang masuk ke Indonesia,” kata Menteri P2MI Mukhtarudin dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.

Sebelumnya, kata Mukhtarudin, pihaknya telah rapat koordinasi dengan Menko PM Muhaimin Iskandar terkait rencana pengiriman PMI melalui program SMK Go Global. Menurutnya, peningkatan remitansi menunjukkan kontribusi signifikan pekerja migran terhadap perekonomian nasional.

“Artinya daya beli masyarakat meningkat, menumbuhkan sektor usaha mikro, dan juga menggerakkan ekonomi keluarga. Jadi uangnya langsung masuk ke masyarakat sehingga daya beli terdongkrak, di samping dari government spending APBN, APBD, dan investasi, juga ada peran remitansi,” ujarnya.

Ia menegaskan, besarnya kontribusi tersebut harus diimbangi dengan penguatan perlindungan bagi PMI. Salah satunya melalui peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri.

“Perlindungannya ke depan harus kita tingkatkan. Salah satunya dengan peningkatan kualitas pekerja migran yang kita berangkatkan minimal lulusan SMA/SMK,” ucapnya.

Mukhtarudin menambahkan, peningkatan kualitas dilakukan melalui pelatihan vokasi dan uji kompetensi ketat sesuai standar negara penempatan. “Dengan pendidikan layak, pelatihan vokasi, dan uji kompetensi ketat, perlindungan pekerja migran akan semakin mudah dilakukan secara optimal,” ujar Mukhtarudin.

Sebelumnya, Pemerintah memperkuat strategi transformasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi tenaga kerja terampil dan berdaya saing global. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

“Saya akan segera rapat dengan para duta besar, untuk membahas prospek pasar dan persiapan pemberangkatan tenaga kerja terampil minimal lulusan SMK dan SMA. Arah kebijakan penempatan kini tidak lagi mengejar kuantitas, tetapi kualitas serta akses negara berupah tinggi,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangannya, Rabu, 25 Februari 2026.