‎RRI.CO.ID, Palembang - Kapolda Sumatra Selatan, Sandi Nugroho mengatakan, sinergi Polri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) penting dalam memitigasi konflik agraria. Menurutnya, langkah tersebut sangat strategis dalam menjaga stabilitas kamtibmas serta memperkuat kepastian investasi di Sumatra Selatan.

‎Dalam pertemuan Polri dengan BPN tersebut, membahas percepatan, sertifikasi dan penertiban administrasi aset negara. Upaya ini, kata Sandi, diarahkan mencegah potensi sengketa lahan yang berdampak pada gangguan kamtibmas.

‎"Persoalan agraria tidak dapat dipandang sekadar urusan administratif. Isu tersebut beririsan langsung dengan stabilitas sosial, keamanan, dan keberlangsungan pembangunan daerah," kata Sandi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.

Menurutnya, Sumatra Selatan merupakan wilayah strategis investasi dari sektor perkebunan, energi, hingga infrastruktur. Oleh karena itu, kepastian hukum pertanahan menjadi prasyarat penting agar pembangunan berjalan tanpa hambatan sengketa lahan.

‎‎"Konflik pertanahan yang tidak tertangani secara sistematis dapat berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu kamtibmas. Oleh karena itu, mitigasi harus dilakukan secara terukur, berbasis data, dan berkelanjutan," ujarnya.

‎Ia memastikan, legalitas tanah yang jelas memberi perlindungan hukum terhadap aset negara. Kepastian tersebut sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha.

‎Sebagai tindak lanjut, Polda Sumsel dan BPN Sumsel sepakat memperkuat koordinasi teknis. Langkah dilakukan melalui percepatan pendataan, verifikasi dokumen, serta sertifikasi aset yang belum terdokumentasi lengkap.

‎Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya mengatakan, penguatan sinergi bagian strategi preventif Polri. Strategi ini diarahkan menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

‎"Bapak Kapolda menempatkan penanganan konflik agraria sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kepastian hukum lahan memberikan rasa tenang bagi pelaku usaha untuk berinvestasi," kata Mu'min.

‎Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumsel, Ir Rahmat berkomitmen mendukung langkah kolaboratif tersebut. BPN akan melakukan verifikasi dokumen dan validasi lapangan untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan lahan.

Sebagai langkah lanjutan, Polda Sumsel dan Kanwil BPN Sumsel akan menggelar konsolidasi teknis. Konsolidasi melibatkan jajaran Kapolres dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sumatra Selatan.

Penguatan sinergi Polri dan BPN dinilai strategis membangun tata kelola pertanahan lebih tertib. Langkah ini juga memperkuat kepastian hukum serta menjaga Sumatra Selatan tetap kondusif dan ramah investasi.