RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi X DPR RI mengingatkan, penting penguatan pembinaan nilai kebangsaan, pengawasan kewajiban pascastudi, serta transparansi kontribusi alumni LPDP. Jadi, ke depannnya yang perlu diperkuat bukan sekadar penambahan aturan yang reaktif belaka terkait polemik beasiswa LPDP

Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. "LPDP bukan hanya program pembiayaan studi, tetapi investasi kepemimpinan dan kapasitas nasional," kata politikus Golkar ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.

Komisi X DPR, kata Hetifah, akan meminta penjelasan dan melakukan evaluasi bersama pengelola LPDP. Semua itu, demi memastikan kepercayaan publik tetap terjaga terhadap pemerintah.

"Setiap Rupiah dana pendidikan harus kembali menjadi manfaat nyata bagi Indonesia. Komitmen itu harus tercermin tidak hanya dalam kontrak, tetapi juga dalam sikap dan etika publik para penerimanya," ucap Hetifah.

Sebelumnya, video viral diunggah oleh seorang perempuan pemilik akun Instagram @sasetyaningtyas. Dalam video itu, ia memperlihatkan tengah membuka sebuah paket yang sudah dinantikannya.

Isi paket itu, adalah selembar surat dari 'Home Office' Inggris. Surat itu menyatakan anak kedua sang pemilik akun, resmi menjadi warga negara Inggris.

Perempuan itu juga memperlihatkan paspor Inggris yang datang bersamaan dengan surat tersebut. "Ini paket bukan sembarang paket, isinya dokumen penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku, kita buka ya," ujarnya.

"Ini adalah surat dari Home Office Inggris. Menyatakan kalau anak aku yang kedua sudah diterima jadi WN Inggris," sambungnya.

Ia lantas menyebut anak-anaknya kelak akan diupayakan memiliki kewarganegaraan asing. "I know the world seems unfair tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan," katanya.

Penerima beasiswa LPDP inisial DS pun meminta maaf. Permintaan maaf terbuka itu disampaikan lewat akun Instagramnya @sasetyaningtyas.

Ia mengunggah klarifikasi dan permohonan maaf pada Jumat (20/2/2026). Ia menyebut pernyataan tersebut dilatarbelakangi rasa kecewa. Namun, ia mengakui langkah yang diambilnya keliru dan tidak tepat.

"Saya menyadari sepenuhnya bahwa kalimat tersebut kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai WNI. Untuk itu, saya mengakui kesalahan saya dalam pemilihan kata dan menyampaikannya di ruang publik," ujarnya.