Fondasi Kebijakan Hunian Layak, DPR Tegaskan Penting Basis Data Terintegrasi
- 24 Feb 2026 11:53 WIB
- Pusat Pemberitaan
RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati menegaskan, pentingnya basis data terintegrasi sebagai fondasi kebijakan penyediaan hunian layak masyarakat. Dengan data yang akurat, alokasi anggaran negara untuk sektor perumahan diharapkan lebih efisien dan tepat sasaran.
“Dengan basis data yang dipantau secara baik. Manfaat nyata bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Bendahara Umum DPP Golkar ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 23 Februari 2026.
Kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan Badan Pusat Statistik (BPS), menurutnya, sangat krusial. Semua itu, demi memastikan program benar-benar menyentuh keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.
"Pendekatan berbasis data ini, sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal. Mari kita dukung sinergi pemerintah dan DPR dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Sari.
Dengan kerja sama yang kuat, ia menyakini, rumah layak huni bukan lagi sekadar cita-cita belaka. Melainkan, langkah nyata menuju kesejahteraan bersama.
"Penting dukungan dari Parlemen. Pemanfaatan data yang tepat, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat," ujar Sari.
Sebelumnya, DPR telah menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Agenda utama pertemuan itu, yakni memperkuat kolaborasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
DPR dan Menteri PKP sepakat, mempercepat capaian Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional. Oleh sebab itu, DPR dan pemerintah meminta masyarakat mendukung semua kebijakan yang ada.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....