RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyiapkan pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 535 kilometer di Pantai Utara Jawa. Proyek tersebut kini memasuki tahap penyusunan rencana induk lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Desain yang digunakan baru general design dan belum masuk detail engineering design. Waktu pelaksanaan konstruksi masih menunggu kesiapan dokumen perencanaan.

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan menyampaikan hal itu dalam diskusi media di Jakarta. Penyusunan rencana induk dilakukan bersama tenaga ahli dan pemerintah daerah.

“Kami harus menyelesaikan rencana program terlebih dahulu sebelum masuk ke pembangunan infrastruktur,” kata Didit di Jakarta, Senin 23 Februari 2026.

BOPPJ menyusun rencana program bersamaan dengan perencanaan infrastruktur untuk mencegah proyek terhenti. Skema tersebut memungkinkan penyesuaian tanpa menghentikan pekerjaan konstruksi.

Penurunan muka tanah, penggunaan air tanah berlebih, dan intrusi air laut menjadi alasan utama pembangunan. Kondisi tersebut mengancam permukiman, industri, pelabuhan, dan jaringan logistik nasional.

Sekitar 27 persen penduduk Pulau Jawa tinggal di kawasan Pantura. Kawasan tersebut menjadi jalur utama distribusi barang dan jasa.

Total kebutuhan pembiayaan diperkirakan mencapai 80 hingga 100 miliar dolar Amerika Serikat. Skema pendanaan dikaji melalui kombinasi APBN, investasi swasta, dan kerja sama investor.

Konsep lepas pantai dipilih karena tanggul pantai dinilai tidak lagi efektif menahan rob. Tanggul laut direncanakan berada sekitar enam kilometer dari garis pantai.

Kajian meliputi survei tanah, batimetri, dan pemodelan arus laut sebagai dasar pembangunan. BOPPJ menyiapkan adopsi teknologi tanggul laut dari Belanda.

Pembangunan direncanakan berlangsung simultan di Teluk Jakarta dan pesisir Jawa Tengah. Wilayah Kendal, Semarang, dan Demak menjadi prioritas awal penanganan.

Proyek ini juga menyiapkan waduk retensi sebagai sumber air baku kawasan pesisir. Penyediaan air tersebut untuk mengurangi penggunaan air tanah.

“Kami harus menyelesaikan rencana program terlebih dahulu sebelum masuk pembangunan infrastruktur,” kata Didit.

“Kita ingin cepat, tetapi tidak boleh gegabah dalam pelaksanaan,” ucapnya.