RRI.CO.ID, Padang - Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, mendorong percepatan pemulihan sektor telekomunikasi pascabencana banjir yang melanda sejumlah daerah. Hal ini penting, lantaran aktivitas masyarakat termasuk kegiatan ekonomi sangat bergantung pada infrastruktur listrik dan jaringan komunikasi.

Eric pun mengungkapkan keprihatinannya atas dampak luas bencana banjir yang tidak hanya merugikan masyarakat. Tetapi juga pemerintah dan dunia usaha.

“Jadi bencana banjir ini kan merugikan semua rakyat, pemerintah dan sebagainya dan memang harus prihatin. Saya melihat bahwa kelumpuhan utama adalah listrik dan telekomunikasi,” ujar Eric saat reses Komisi XI DPR di Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/2/2026).

Karenanya, ia menekankan, bahwa kelumpuhan sektor listrik dan telekomunikasi harus segera ditangani. Karena, merupakan tulang punggung aktivitas ekonomi nasional.

Ia menegaskan, pemulihan jaringan komunikasi harus menjadi prioritas agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal. Tanpa konektivitas yang memadai, berbagai transaksi digital tidak dapat dilakukan secara optimal.

“Pemerintah harus memperhatikan juga pada komunikasi. Komunikasi ini perlu dibangkitkan kembali sehingga ekonomi rakyat juga tumbuh kembali,” kata Legislator asal Fraksi Partai Golkar itu.

Eric juga mendorong adanya dukungan konkret dari pemerintah dan otoritas keuangan, termasuk Bank Indonesia, untuk membantu sektor telekomunikasi. Ia menilai perusahaan di sektor keuangan dapat memberikan insentif guna mempercepat pemulihan jaringan.

Menurutnya, peran telekomunikasi sangat vital dalam mendukung sistem pembayaran digital seperti QRIS dan BI-FAST. Tanpa jaringan yang kuat, layanan tersebut tidak akan dapat berfungsi secara optimal.

“Karena tanpa perusahaan telekomunikasi, QRIS kemudian BI-Fast ataupun payment-payment lain tidak akan terjadi. Sulit, karena butuh sinyal, butuh 4G dan 5G,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eric mengusulkan agar sebagian pendapatan dari sistem pembayaran digital dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Khususnya di wilayah terpencil.

Ia menilai ketimpangan jaringan masih menjadi tantangan serius di sejumlah daerah. Seperti Maluku dan Kupang, yang masih mengalami keterbatasan akses jaringan berkualitas tinggi untuk transaksi digital.

“Kalau di daerah terpencil kayak di Maluku, di Kupang, kan susah kita transaksi pakai QRIS. Kenapa? Jaringannya tidak ada, 2G ada tapi 5G tidak ada,” katanya.

Eric menambahkan, meski sektor telekomunikasi bukan menjadi ranah utama Komisi XI DPR RI, pihaknya tetap memberikan masukan kepada pemerintah. Agar kebutuhan infrastruktur digital mendapat perhatian serius sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional pascabencana.