Pemerintah Diminta Perkuat Penindakan Rokok Ilegal ke Wilayah Produksi
- 23 Feb 2026 00:58 WIB
- Pusat Pemberitaan
RRI.CO.ID, Jakarta - Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, mendorong pemerintah memperkuat penindakan rokok ilegal. Termasuk melalui peningkatan anggaran penegakan hukum dan optimalisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
Joko bahkan mengusulkan porsi anggaran penindakan rokok ilegal dinaikkan dari saat ini sekitar 10 persen menjadi setidaknya dua kali lipat. Namun, menurutny, peningkatan tersebut perlu didukung melalui revisi regulasi terkait agar implementasinya efektif.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antar aparat penegak hukum untuk menekan peredaran rokok ilegal. Hal ini mengingat keterbatasan personel bea cukai dalam menjangkau seluruh wilayah distribusi dan pemasaran.
“Kuncinya adalah menembus wilayah produksi. Produsennya yang harus dibabat habis,” kata Joko di Malang, Minggu 22 Februari 2026.
Ia menambahkan, perlindungan pasar oleh pemerintah sangat penting. Gun menjaga dan meningkatkan kembali penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.
Menurut Joko, industri hasil tembakau (IHT) memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara. Tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja serta mendukung rantai pasok dari hulu hingga hilir.
Ia memperkirakan sekitar 6 hingga 7 juta pelaku usaha dan pekerja bergantung pada sektor tersebut. Mulai dari petani tembakau dan cengkeh hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah diharapkan dapat memperkuat kebijakan pengawasan. Guna melindungi sektor legal dan menjaga keberlangsungan industri.
Joko pjn meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kebijakan penambahan layer cukai dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Khususnya, pelaku industri, guna menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
“Jangan sampai kebijakan penambahan layer justru merusak iklim usaha sektor IHT. Dan tidak berdampak signifikan bagi penerimaan negara,” ujar Joko.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....