RRI.CO.ID, Jakarta : Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mencatat prestasi gemilang pada 2025 dengan serapan anggaran tinggi dan PNBP melampaui target. Ditjen Dukcapil mencatat serapan anggaran 99,42 persen dan menyetor Rp1,098 triliun PNBP dari pemanfaatan data kependudukan.

“Alhamdulillah, realisasi PNBP kami mencapai Rp1,098 triliun atau 236,2 persen dari target. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan semakin optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi negara,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabydi dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026.

Ia menambahkan, dari sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp1,188 triliun atau 99,42 persen dari pagu. “Tingkat serapan anggaran kita konsisten di atas 98 persen setiap tahun. Tahun 2025 hampir menyentuh 100 persen,” ucap Teguh.

Menurut Teguh, penerimaan PNBP bersumber dari hak akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh lembaga pengguna. Hingga akhir 2025, sebanyak 7.421 lembaga memanfaatkan data Dukcapil dengan 18,9 miliar akses NIK.

“Transformasi digital yang kami lakukan menghadirkan dua manfaat sekaligus. Yakni pelayanan publik yang makin inklusif dan kontribusi besar terhadap penerimaan negara,” ucap Teguh.

Selain capaian fiskal, Dukcapil juga membukukan sejumlah kinerja layanan publik. Indeks Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan mencapai 75,27, melampaui target 73.

“Sebanyak 167 daerah masuk kategori “Sangat Baik” dalam layanan kependudukan. Cakupan akta kelahiran usia 0–4 tahun mencapai 96,02 persen,” ucap Teguh menjelaskan.

Sepanjang 2025, Teguh menyebut jajarannya telah menerbitkan 7,1 juta akta kelahiran dan 2,67 juta akta kematian. Sementara itu, perekaman KTP elektronik telah menjangkau 206,4 juta jiwa atau 97,47 persen dari wajib KTP.

“Kami mencatat 17,5 juta aktivasi IKD serta menghadirkan ratusan ribu layanan inklusif bagi disabilitas terdampak bencana. Kita tidak boleh sekadar menyusun program di atas kertas, setiap rencana harus berbasis data,” kata Teguh menutup.

Sementara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kontribusi PNBP Dukcapil membantu menjaga stabilitas dan kesehatan fiskal negara secara signifikan. Hal tersebut disampaikan Kasubdit Anggaran Bidang Politik pada Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam Ditjen Anggaran Kemenkeu Itiok Henandarto.

“Data per awal 2026 menunjukkan penerimaan pajak 2025 mengalami shortfall Rp271,7 triliun, dengan realisasi Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target APBN. Dalam situasi seperti ini, PNBP Dukcapil berperan vital menjaga kesehatan fiskal,” kata Itiok.