RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPR, Azis Subekti, menanggapi perbincangan publik mengenai gaji guru yang dibandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, membandingkan anggaran untuk program MBG dengan gaji guru merupakan kekeliruan kategoris.

"Itu seperti membandingkan hak anak dan hak orang tua," katanya, Selasa 17 Februari 2026. Menurut dia, mempertentangkan keduanya sama dengan merusak fondasi rumah yang sedang dibangun bersama.

Azis menambahkan seharusnya kedua hal tersebut harus mampu dibangun beriringan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengingatkan pendidikan telah lama menjadi mandat konstitusional.

"Alokasi minimal untuk sektor pendidikan pada APBN mencapai 20 persen," ujar anggota Komisi II DPR itu. Sebagai pengelolanya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Azis mengingatkan angka-angka tersebut bukan sekadar statistik fiskal belaka. Menurut dia, hal itu merupakan pernyataan politik bahwa masa depan bangsa tidak boleh dinegosiasikan.

"Kita harus jujur membaca struktur anggaran yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai terutama gaji dan tunjangan guru," ujarnya. "Ini bukan sesuatu yang keliru karena guru adalah jantung pendidikan."

Di sisi lain, Azis membeberkan persoalan gizi anak yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Menurut dia, anak yang kekurangan gizi akan tumbuh lebih pendek dan berisiko kehilangan sebagian potensi kognitifnya.

"Tubuh dan pikiran bukan dua entitas yang bisa dipisahkan dalam desain kebijakan publik," ucapnya. Azis menegaskan guru terbaik sekalipun akan menghadapi batas jika muridnya datang ke kelas dengan energi terkuras karena lapar.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudarwati Deyang, sebelumnya membantah dana MBG menggunakan anggaran pendidikan Rp335 triliun. Dia mengaku risih mendengar tudingan banyak pihak di medsos terkait anggaran MBG yang dinilai menyerobot anggaran pendidikan.

Nanik menyatakan dirinya telah menemui Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan, Heru Pambudi. Tujuannya untuk langsung mengklarifikasi isu yang berkembang di medsos tersebut.

"Saya menanyakan langsung apakah dana program MBG itu dipotong dari dana pendidikan dan Menkeu pun membantahnya," ucapnya. Menurut Nanik, dana yang digunakan untuk MBG berasal dari pemangkasan anggaran berbagai kementerian/lembaga.