RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta Presiden Prabowo Subianto mendesak penghentian segera seluruh bentuk kekerasan terhadap warga sipil Palestina saat menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC, Amerika Serikat. Ia menegaskan, momentum forum internasional tersebut harus dimanfaatkan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Gaza, Palestina.

Menurutnya, stabilitas dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya proses perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Tanpa jaminan keamanan bagi warga sipil, upaya rekonsiliasi dinilai tidak akan menghasilkan perdamaian yang kokoh.

“Pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini. Tentu untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan,” kata Sukamta di Jakarta, Senin, 16 Februari 2026.

Ia menilai, posisi Indonesia selama ini telah diakui dunia sebagai pendukung utama kemerdekaan Palestina. Sukamta juga meminta pemerintah menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina melalui solusi dua negara yang adil dan bermartabat.

Solusi tersebut, ujarnya, harus sejalan dengan hukum internasional serta resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menambahkan, forum Board of Peace harus menjadi ruang strategis untuk memperkuat komitmen global terhadap penyelesaian konflik yang berkeadilan.

Indonesia, lanjut dia, perlu memastikan setiap agenda rekonstruksi dan pemulihan pascakonflik berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan prinsip kedaulatan.

Menurutnya, perdamaian yang kokoh tidak cukup hanya dengan penghentian konflik sementara.

Perdamaian harus dibangun di atas fondasi keadilan dan pengakuan hak-hak dasar rakyat Palestina. Politisi PKS ini mengingatkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut harus dilihat sebagai peluang memperkuat peran aktif Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia.

Langkah diplomasi itu dinilai sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. "Setiap langkah diplomasi kita tentu harus berpijak pada kepentingan nasional Indonesia sekaligus konsisten dengan komitmen historis kita terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Ia menekankan, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut merupakan bagian dari diplomasi aktif dan kontribusi nyata menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil dan berkeadilan. Dalam perspektif kepentingan nasional, stabilitas global yang berbasis hukum internasional juga berdampak langsung pada keamanan dan kepentingan Indonesia sendiri.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memaksimalkan forum tersebut. Guna memperkuat posisi Indonesia sebagai motor diplomasi perdamaian di tingkat global.