RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi XI DPR RI menegaskan, penting optimalisasi mekanisme deteksi dini terhadap potensi inflasi pangan (volatile food). Sekaligus, penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) selama Ramadan dan Lebaran 2026.

Pernyataan tegas itu, diungkapkan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Misbakhun meminta, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, hingga industri perbankan nasional menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Koordinasi tidak boleh setengah-setengah, kita ingin semua otoritas bergerak dalam satu frekuensi. Jangan menunggu harga bergejolak baru bertindak," kata Ketua DPP Golkar ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 16 Februari 2026.

Misbakhun juga mengingatkan, pentingnya pendekatan preventif dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Jadi, tidak sebatas pendekatan reaktif belaka dalam menjaga inflasi.

"Kelancaran distribusi logistik serta pengawasan terhadap praktik spekulasi pasar sebagai aspek yang tidak boleh diabaikan. Stabilitas nilai tukar Rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan, turut menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan," ucap Ketum DEPINAS SOKSI ini.

Kemudian, menurutnya, stabilitas harga bukan sekadar angka statistik saja. Namun ketenangan masyarakat dalam beribadah dan menyambut hari raya.

“Kalau ekonomi stabil, perputaran usaha di daerah juga bergerak. Sekaligus, memberi dampak positif bagi pertumbuhan,” ujar Misbakhun.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyiapkan, uang tunai layak edar sebesar Rp185,6 triliun untuk Ramadan dan Idulfitri 2026. Sebanyak Rp177 triliun dialokasikan guna memenuhi kebutuhan perbankan, termasuk penarikan tunai melalui ATM dan kantor cabang.

Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali menyampaikan jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan dipicu penguatan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta konsumsi rumah tangga selama periode Ramadan dan Idulfitri.

"Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi selama periode fitri ini, Bank Indonesia juga mendorong masyarakat memanfaatkan transaksi pembayaran digital. Sistem yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal melalui mobile dan internet banking, termasuk menggunakan BI-FAST dan QRIS," ujar Ricky dalam siaran pers tertulis di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.

Bank sentral juga mengapresiasi dukungan perbankan serta Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Tunai Indonesia. Kolaborasi tersebut diharapkan memastikan distribusi uang berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan publik.

Untuk meningkatkan kenyamanan, pemesanan penukaran uang dilakukan melalui aplikasi PINTAR. Tahun 2026 disiapkan dana Rp8,6 triliun dengan paket penukaran maksimal Rp5,3 juta per orang.

Layanan penukaran tersedia di 2.883 titik dengan total 8.755 layanan BI dan perbankan nasional. Kanalnya meliputi kas keliling, kantor bank umum, hingga lokasi strategis aktivitas masyarakat.