RRI.CO.ID, Jakarta – Pemisahan Kementerian Kebudayaan dinilai berpotensi meningkatkan fokus kebijakan sekaligus alokasi anggaran untuk penyelamatan cagar budaya. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah.

Ia menyoroti sistem klasterisasi wilayah pada Balai Pelestarian Kebudayaan yang sempat menggabungkan beberapa provinsi, sehingga dinilai kurang efektif.

"Contohnya Jawa Barat sempat digabung dengan Banten, di mana kantor balainya ada di Banten," ujarnya Ledia di sela-sela rapat Kunjungan Kerja Panja Pelestarian Cagar Budaya di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dikutip Parlementeria pada Sabtu 14 Februari 2026.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kota Mataram, TGH Mujiburrahman menyampaikan, Mataram memiliki banyak situs potensial wisata budaya dan religi. Ia memberikan contoh seperti Taman Mayura, Pura Meru, Makam Loang Balok, serta Kota Tua Ampenan.

Namun, menurutnya, pelestarian masih terkendala keterbatasan anggaran, minimnya SDM, serta kebijakan yang bergantung pada APBD. Hal ini membuat dana lebih banyak terserap untuk sosialisasi dan pendataan.

Dengan adanya kementerian khusus, Ledia optimistis dukungan anggaran sektor kebudayaan dapat meningkat secara bertahap. Dana tersebut dinilai penting untuk pembiayaan verifikasi Objek Diduga Cagar Budaya, pemeliharaan situs, hingga kegiatan ekskavasi.

Ledia menyebut, penguatan kelembagaan menjadi langkah final untuk menyempurnakan sistem pelestarian cagar budaya nasional. Kedepannya, ia berharap penanganannya dapat berjalan lebih optimal.