RRI.CO.ID, Jakarta - Konstelasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai tergambar dalam hasil survei Indonesian Public Institute (IPI) yang dirilis pada Februari 2026. Survei bertajuk “Peta Elektabilitas Calon Presiden 2029” itu memotret sejumlah nama yang dinilai berpotensi maju dalam kontestasi mendatang.

Dalam temuan survei tersebut, Presiden Prabowo Subianto menempati posisi teratas dengan tingkat elektabilitas 22,3 persen. Di posisi kedua terdapat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan 12,2 persen.

Sejumlah nama lain juga masuk dalam daftar sepuluh besar, di antaranya Ganjar Pranowo (9 persen), Anies Baswedan (8,5 persen), Dedi Mulyadi (7,9 persen), Pramono Anung (7,8 persen), serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (7,5 persen).

Selain itu, terdapat pula Puan Maharani (5 persen), Purbaya Yudhi Sadewa (4,9 persen), Sherly Tjoanda (3,8 persen), Mualem (3,1 persen), Sandiaga Uno (3 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (1,9 persen), dan Ridwan Kamil (1,6 persen). Sementara responden yang memilih opsi lainnya tercatat sebesar 1,5 persen.

Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menilai, munculnya sejumlah nama dalam bursa capres 2029 menunjukkan dinamika politik yang mulai bergerak. Meski demikian, ia mengakui, tahapan pemilu masih cukup jauh.

“Posisi Prabowo dan Gibran di puncak survei tidak mengejutkan. Namun, masuknya sejumlah nama lain menunjukkan adanya ruang kompetisi yang masih terbuka,” ujar Fernando dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, kemunculan figur-figur dari latar belakang berbeda baik dari kabinet, kepala daerah, maupun tokoh nasional menggambarkan potensi variasi pilihan bagi publik pada pemilu mendatang.

Survei IPI tersebut dilaksanakan pada 30 Januari hingga 5 Februari 2026 terhadap 1.241 responden di 35 provinsi di Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,78 persen pada tingkat kepercayaan sekitar 95 persen.

Hasil survei ini dinilai menjadi gambaran awal dinamika politik menuju Pilpres 2029. Meskipun peta persaingan masih sangat mungkin berubah seiring perkembangan politik ke depan.