RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memastikan, pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan ekonomi media nasional. Menurutnya, pers tidak boleh dibiarkan menghadapi tantangan digital sendirian.

Dalam sambutannya pada Hari Pers Nasional (HPN) 2026, ia menyoroti Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 80 persen penduduk Tanah Air telah terhubung dengan internet dan aktif mengakses media sosial setiap hari.

“Fakta ini memberikan pesan yang sangat jelas, masa depan ekonomi, stabilitas sosial, bahkan kohesi kebangsaan kita sangat dipengaruhi oleh sentimen media dan kualitas informasi. Karena itulah, bangsa ini membutuhkan pers yang sehat dan bermartabat,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin dalam sambutannya pada acara puncak peringatan HPN 2026, di Serang, Banten, Senin 9 Februari 2026.

Ia menjelaskan, pers yang sehat tidak hanya soal kebebasan dan profesionalisme. Keberlanjutan ekosistem dan keadilan ekonomi bagi industri media juga menjadi faktor penting.

Ia mengakui, insan pers menghadapi tantangan berat. Tuntutan menghadirkan jurnalisme berkualitas meningkat, sementara persoalan model bisnis media belum sepenuhnya teratasi.

“Kita pun juga harus jujur mengakui bahwa rekan-rekan pers saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan Di satu sisi tuntutan menghadirkan jurnalisme berkualitas tinggi, sementara persoalan insentif ekonomi dan model bisnis media masih menjadi pekerjaan besar,” ucapnya.

Pemerintah akan terus berperan dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi industri media. Tantangan tersebut kian kompleks seiring disrupsi digital dan perkembangan kecerdasan artifisial.

Menurutnya, persaingan tidak lagi terjadi hanya antarperusahaan media. Kompetisi juga berlangsung antar model bisnis, platform, serta cara menjangkau audiens yang semakin terfragmentasi.

Pemerintah, kata dia, tidak akan bersikap abai. Negara berkomitmen memastikan media massa mendapatkan mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas tetap hidup.

“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar media massa tetap menikmati mata rantai ekonomi dengan adil. Sehingga jurnalisme berkualitas dapat terus hidup menjadi sulu demokrasi dan menjaga akal sehat seluruh masyarakat bangsa kita,” ujarnya

Cak Imin menyebutkan, penguatan kebijakan seperti advokasi publisher rights perlu dijalankan secara serius. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi industri media di tengah disrupsi digital.

Ia menegaskan, pers harus hadir sebagai penjernih informasi, bukan penambah kebisingan. Informasi yang berkualitas diyakini melahirkan publik cerdas, ekonomi berdaulat, dan bangsa yang kuat.