RRI.CO.ID, Jakarta - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri menjadi sorotan kebijakan diplomasi. Agenda itu menegaskan komitmen Indonesia berperan aktif dalam Board of Peace untuk perdamaian dan rekonstruksi Gaza.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden tersebut. Ia menilai kehadiran Indonesia dalam forum internasional itu mencerminkan politik luar negeri bebas aktif.

“Langkah Presiden Prabowo adalah wujud nyata politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi prinsip dasar Indonesia. Bergabung dalam Board of Peace menunjukkan konsistensi menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi,” Kata Dave, Sabtu, 7 Feberuari 2026.

Menurut Dave, partisipasi Indonesia merupakan strategi diplomasi yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam mendorong gencatan senjata.

Kehadiran ini juga dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam mendukung rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Ia menekankan langkah tersebut memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia Islam. Sekaligus menjadi bukti nyata solidaritas bangsa terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Kehadiran Indonesia memperkuat posisi diplomasi kita di mata dunia Islam. Ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi bukti Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina,” kata Dave.

Terkait keanggotaan, Dave menjelaskan, adanya biaya US$ 1 miliar untuk dana rekonstruksi Gaza. Namun, pembayaran tersebut tidak bersifat wajib bagi setiap negara anggota Board of Peace.

Negara yang membayar akan menjadi anggota tetap, sementara yang tidak membayar hanya memiliki masa keanggotaan tiga tahun. “Saat ini, Indonesia belum membayar,” ucap Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 tersebut.

Presiden Prabowo menegaskan keanggotaan Indonesia tidak bersifat permanen dalam forum tersebut. Pemerintah memiliki fleksibilitas meninjau kembali posisi jika arah Board of Peace tidak sejalan tujuan utama.

Dave menilai sikap adaptif itu mencerminkan diplomasi yang cerdas dari Presiden Prabowo. Indonesia tetap menjaga kepentingan nasional sambil memperkuat peran globalnya dalam perdamaian dunia.

“Sikap adaptif ini adalah bentuk diplomasi yang cerdas dari Presiden Prabowo. Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap Palestina sekaligus memperkuat posisi dalam upaya perdamaian global.

Sebelumya. Presiden  Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu berlangsung pada Rabu, 4 Februari 2026, dan menjadi sorotan arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Sejumlah mantan pejabat negara hadir dalam agenda tersebut. Di antaranya Menteri Luar Negeri 2009-2014 Mohammad Marty Muliana Natalegawa dan Menteri Luar Negeri 2014-2024 Retno Lestari Priansari Marsudi.

Mantan Menteri Luar Negeri 1999-2001 Alwi Shihab juga turut memenuhi undangan Presiden Prabowo. Pertemuan ini memperlihatkan keterlibatan lintas generasi diplomat dalam diskusi strategis pemerintah.

Selain para eks menteri, mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal, juga hadir.

Kehadirannya menambah daftar tokoh diplomasi senior yang ikut berdiskusi di Istana.

Wakil Menteri Luar Negeri Kabinet Merah Putih, Arrmanatha Christiawan Nasir, tampak hadir dalam pertemuan tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri lainnya, Arif Havas Oegroseno, juga terlihat mendampingi agenda Presiden.

Tata, sapaan akrab Arrmanatha, mengungkapkan tujuan pertemuan itu membahas persoalan geopolitik. Presiden Prabowo disebut ingin mendapatkan pandangan strategis dari para tokoh luar negeri dan think tank.