RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VII DPR RI menyoroti dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan kawasan PIK 2. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi VII DPR Mujakkir Zuhri di kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 5 Februari 2026.

Ia mengapresiasi paparan pengelola yang dinilai sudah cukup lengkap, mulai dari UMKM, pariwisata, hingga ketenagakerjaan. Karena menurutnya, kawasan PIK 2 bisa merubah daerah yang kumuh menjadi megah. 

Namun, ia menegaskan bahwa di balik kemegahan tersebut, masih ada persoalan mendasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, khususnya nelayan. Ia menyebut masyarakat di kawasan tersebut mayoritas menggantungkan hidup dari laut, seperti mencari kepiting, udang, dan ikan.

“Dampak pembangunan memang ada untuk UMKM, tapi pertanyaannya, mereka menjualnya di mana? Gerainya ada atau tidak. Jangan sampai UMKM hanya disebut dalam paparan, tapi tidak punya ruang nyata untuk berjualan,” kata Mujakkir. 

Ia juga menyoroti mahalnya harga makanan dan minimnya ruang usaha terjangkau di kawasan PIK II. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat kawasan hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu.

“Jangan sampai PIK II ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang punya duit. Tolong disediakan tempat-tempat khusus, tempat makan yang harganya terjangkau, sesuai dengan kemampuan masyarakat Pantura,” ucapnya.

Selain itu, ia meminta para pengusaha dan pengelola kawasan untuk lebih berempati kepada masyarakat sekitar. Ia menyoroti dampak lingkungan berupa banjir yang semakin parah akibat hilangnya sungai, tambak, dan daerah resapan. 

“Dulu banyak sungai, banyak tambak, banyak serapan air. Sekarang hampir semuanya beton. Setiap musim hujan, masyarakat di sekitar jadi korban banjir yang luar biasa,” ungkapnya.

Tak hanya itu, ia juga mengeluhkan kerusakan infrastruktur jalan di sekitar kawasan akibat lalu lintas kendaraan bertonase besar. Menurutnya, jalan kabupaten yang hanya mampu menahan beban 15 ton dilalui kendaraan hingga 40 ton, sehingga cepat rusak.

Sementara, pengembangan kawasan ekonomi kreatif di PIK 2 dinilai masih perlu penguatan pada aspek ruang produksi dan regenerasi pelaku kreatif. Karena konsep awal pengembangan dinilai telah mengintegrasikan berbagai fungsi. 

"Tetapi pendekatan tersebut dinilai masih terlalu menempatkan pelaku ekonomi kreatif sebatas sebagai etalase atau showcase konsumsi produk kreatif. Yang terlihat masih dominan adalah ruang konsumsi kreatif," kata Anggota Komisi VII DPR Erna Sari Dewi. 

Pihaknya berharap di PIK 2 adanya ruang produksi, ruang regenerasi pelaku kreatif, maupun ruang tumbuh yang memungkinkan munculnya generasi kreatif. Selain itu, perhatian juga disampaikan terhadap penataan kawasan pesisir yang dinilai terlalu berorientasi pada modernisasi fisik.