RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VI DPR RI menegaskan, persoalan pangan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nasib petani. Oleh karenanya, semua kebijakan pemerintah yang diputuskan jangan sampai bikin petani merugi. 

Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh, anggota Komisi VI DPR RI, Ida Nurlaela Wiradinata. Politikus PDIP ini mengapresiasi, perhatian pemerintah terhadap sektor pangan melalui kebijakan anggaran dan program ketahanan pangan.  

"Alhamdulillah saat ini kebijakan anggaran sangat diperhatikan oleh negara. Sehingga program ketahanan pangan jadi proyeksi yang sangat dinantikan oleh masyarakat," kata Ida dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa 3 Februari 2026. 

Ida menegaskan, Perum Bulog harus mampu berperan lebih besar sebagai penopang kesejahteraan petani. Sekaligus, menjadi jembatan antara produksi pangan dengan kebutuhan masyarakat.  

"Bulog ini merupakan salah satu penyambung untuk kesejahteraan masyarakat petani. Bulog harus terus memperbaiki penyimpanan beras, distribusi, hingga tata kelola harga," ucap Ida. 

Tidak lupa, Ida meminta, Bulog mencegah praktik oplosan, dugaan 'mark-up', persoalan impor, dan membenahi tantangan operasional di lapangan. Diingatkannya, Bulog merupakan lembaga yang ditugaskan langsung oleh negara untuk menjaga kualitas pangan nasional.  

"Mutu harus dijaga, penyimpanan stoknya jangan terlalu lama, selain itu, soal distribusi dan harga. Agar kualitas produk beras berkualitas, apalagi kita merupakan daerah agraris tropis," ujar Ida. 

Sebelumnya, Dirut Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, pemerintah tidak melakukan impor beras sepanjang kondisi swasembada pangan terjaga. Karena, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan khususnya beras, pada tahun 2025.  

“Program swasembada pangan tersebut akan terus dilanjutkan pada 2026. Dengan target penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4 juta ton,” kata Rizal dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026. 

Rizal Menjelaskan, target penyerapan CBP untuk 2026 meningkat dari semula 3 juta ton pada 2025. Selain beras, Bulog juga mendapatkan penugasan untuk menyerap komoditas pangan utama lainnya.  

“Untuk jagung, pemerintah menargetkan penyerapan sebesar 1 juta ton pada tahun 2026. Sementara itu, untuk komoditas kedelai, Bulog ditargetkan mampu menyerap sebanyak 70 ribu ton,” ucap Rizal.