RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi X DPR RI merespons, rencana Presiden Prabowo Subianto memboyong 10 universitas asal Inggris membuka kampus di Indonesia. Dalam menjalankan program tersebut, dinilai harus dibarengi dengan regulasi yang kuat, jelas, dan adil. 

Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi. Hilman mengharapkan, kehadiran perguruan tinggi luar negeri jangan sampai menjadi pesaing yang mematikan kampus-kampus dalam negeri. 

“Regulasi harus disiapkan dengan matang, jangan sampai kampus asing hadir tanpa aturan yang jelas. Lalu mengambil ceruk mahasiswa yang selama ini menjadi napas hidup perguruan tinggi nasional, terutama PTS (Perguruan Tinggi Swasta),” kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. 

Di satu sisi, ia menilai, niat Presiden Prabowo patut diapresiasi. Karena, semua itu berangkat dari semangat memajukan kualitas pendidikan nasional. 

“Secara prinsip, niat Presiden tentu sangat baik. Yakni meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan di Indonesia,” ucap Hilman. 

Kemudian, Hilman mengungkapkan, saat ini banyak perguruan tinggi swasta yang berada dalam kondisi sulit. Tidak sedikit PTS yang berjuang keras untuk mendapatkan mahasiswa baru di tengah persaingan yang semakin ketat. 

“Kita harus jujur melihat kondisi di lapangan. Banyak kampus swasta yang mati-matian mencari mahasiswa, bahkan kesulitan memenuhi kuota,” ujar Hilman. 

Presiden Prabowo Subianto mengajak perguruan tinggi terkemuka Inggris mendirikan 10 universitas berstandar dunia di Indonesia. Presiden Prabowo menyebut kerja sama pendidikan menjadi langkah strategis untuk mengejar kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

“Kita ingin mengajak kerja sama nanti, mereka sudah banyak kerja sama dengan UI, Gajah Mada, dengan banyak universitas. Mereka juga sudah punya kampus di kita, ada di Singosari, ada di Bandung, di bidang yang kita butuh, bidang digital, bidang teknologi," ucap Presiden Prabowo dalam forum UK–Indonesia Education Roundtable di Lancaster House, London, Selasa 20 Januari 2026.

"Jadi kita ingin mempercepat, kita ingin mengejar, kita harus punya tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya. Agar sederajat dengan yang terbaik di dunia,” ujar Presiden.

Dalam pengantar pertemuan, Presiden mengungkapkan Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga medis yang cukup besar. Presiden mencatat kebutuhan dokter dan dokter gigi nasional belum terpenuhi secara optimal.

“Kami hanya menghasilkan sekitar 9 ribu dokter setiap tahunnya, entah berapa tahun lagi, dan pada saat kami mencapai 140 ribu dokter. Semakin banyak dokter yang akan pensiun, jadi ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan dengan rencana strategis,” ujar Presiden Prabowo.