RRI.CO.ID, Jakarta - Kemenko PMK memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Langkah ini untuk menyelaraskan kebijakan kependudukan dan ketahanan keluarga nasional.

Kerja sama tersebut mendukung fondasi pembangunan manusia berkelanjutan. Sinergi dilakukan melalui perencanaan dan penguatan kebijakan terpadu.

Menteri BKKBN Wihaji mengatakan, rencana Rakornas Kependudukan awal Februari 2026. Rakornas bertujuan menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah.

“Rakornas Kependudukan memperkuat stabilitas demografi dan ketahanan keluarga nasional. Forum ini juga menjadi wadah konsolidasi kebijakan lintas wilayah," kata Wihaji dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.

Ia menjelaskan, Peta Jalan Kependudukan dievaluasi melalui 30 indikator daerah. Insentif fiskal disiapkan untuk mendorong pencapaian target nasional.

Program Makanan Pendamping Gizi menjangkau 3,2 juta penerima setiap hari. Pelaksanaan program didukung ratusan ribu kader di daerah.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno mengatakan, isu kependudukan terkait langsung pembangunan manusia. Bahkan, aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lingkungan saling terhubung.

“Kunci intervensi pembangunan manusia adalah data terintegrasi dan koordinasi kuat. Sehingga kebijakan presisi membutuhkan sinergi antarkementerian," kata Pratikno.

Menurutnya, peran Kemenko PMK menyelaraskan program lintas sektor. Untuk itu, ia juga mendorong perbaikan kualitas lingkungan dari tingkat keluarga.

“Pembangunan manusia bermuara pada keluarga sebagai fondasi utama. Penguatan kebijakan kependudukan dinilai perlu kerja bersama lintas sektor," ujarnya.