RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VIII DPR RI meminta, pemerintah melalui Kementerian PPPA lebih serius menangani kasus kekerasan perempuan dan anak. Karena, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Demikian diungkapkan Anggots Komisi VIII DPR, Muhamad Abdul Azis Sefudin. Politikus PDIP ini mendorong, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi agenda prioritas nasional.

"Karena menyangkut masa depan bangsa, anak-anak merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari negara. Melihat datanya, tiap tahun kasus kekerasan terus meningkat, ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah," kata Aziz dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.

Dalam menyelesaikan kasus kekerasan perempuan dan anak, menurutnya, penganganannya tidak bisa biasa-biasa saja. Pemerintah harus membuat langkah nyata dan berani, guna menurunkan angka kasus kekerasan perempuan dan anak.

"Meningkatnya jumlah kasus setiap tahun menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan selama ini belum optimal. Harus ada langkah-langkah prioritas yang benar-benar nyata,” ucap Aziz.

Di satu sisi, Azis menyoroti, penurunan anggaran Kementerian PPPA dan KPAI yang dinilai tidak sebanding. Yakni, dengan besarnya tantangan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi melemahkan upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan di lapangan. “Visinya luar biasa, prioritasnya juga sangat baik, setiap tahun kasusnya naik, tapi anggarannya justru turun," ujar Aziz.

Diketahui, dalam RDP bersama Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, pada Rabu, 28 Januari 2026, Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi melaporkan alokasi anggatannya. Menteri PPPA melaporkan, alokasi anggaran kementeriannya pada tahun 2026 hanya sebesar Rp 214,1 miliar.

Angka tersebut turun, dibandingkan realisasi anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp 282 miliar. Sementara, Ketua KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah menyampaikan, anggaran lembaganya juga turun pada tahun ini.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp5.729.190.000. Namun, anggaran sebanyak itu, tercatat turun sekitar 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.