RRI.CO.ID, Jakarta - Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo memaparkan rencana kerja RRI tahun 2026. Fokus utama pada diseminasi program prioritas Presiden melalui seluruh platform siaran.

Strategi tersebut dijalankan lewat siaran nasional bertema Asta Cita. Program dikemas dalam dialog, wawancara, obrolan, mini drama, dan laporan berita.

“Kami mendiseminasikan program Prioritas Presiden dalam berbagai platform, kita implementasi program siaran berskala nasional. Di satker RRI sepuluh tema Asta Cita dalam berbagai format dialog, kita juga punya obrolan, wawancara, mini drama, filler, uraian maupun berita,” kata Hendrasmo dalam RDP bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Januari 2026.

RRI, lanjut dia, juga menyiapkan konten nilai keindonesiaan lintas sektor strategis. Materi mencakup ekonomi digital, pariwisata, dan edukasi pelaku ekonomi kreatif.

Konten lain membahas kesiapsiagaan bencana serta pembinaan event olahraga. Isu gender dan penyandang disabilitas turut mendapat porsi siaran.

“Kami menghadirkan siaran moderasi beragama, pelestarian budaya, ketahanan pangan, pembangunan desa. Seluruh konten diarahkan memperkuat peran RRI sebagai media layanan publik," ujarnya.

Selain itu, RRI juga akan kembali menggelar 'RRI Awards' yang telah dimulai sejak tahun 2025. Program tersebut awalnya memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang aktif menyebarluaskan program nasional seperti UMKM dan pariwisata. 

Pada tahun 2026, 'RRI Awards' akan diperluas dengan memberikan apresiasi kepada pelaku UMKM dan desa wisata. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan diseminasi program nasional melalui kolaborasi daerah. 

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay mengatakan, Komisi VII rutin menggelar rapat evaluasi pengawasan. Rapat tersebut dilakukan untuk menanyakan agenda dekat lembaga mitra serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Menurutnya, Komisi VII juga menelusuri program yang telah berjalan beserta besaran anggaran dan tingkat keberhasilannya. Selain itu dibahas pula berbagai kendala pelaksanaan sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan parlemen nasional. 

“Kita akan tanya mereka apa agenda yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat, bagian apa saja yang sudah terlaksana. Berapa anggarannya, bagaimana bentuk keberhasilannya, apa kendalanya, dan seterusnya, itu kan bagian dari bentuk pengawasan kita,” ujarnya. 

Kemudian, lanjut dia, komisi VII memberikan saran dan masukan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program mereka. Komisi VII juga menyampaikan gagasan tambahan bila belum tercantum dalam rancangan program mereka saat ini. 

Menurutnya gagasan tersebut kerap bersumber dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan anggota DPR RI setempat. Menurutnya, mekanisme ini memastikan program media menampung keinginan publik melalui kerja sama pemberitaan nasional. 

“Nanti dimasukkan di dalam program-program mereka itu dan itu berarti sudah menampung apa yang menjadi keinginan masyarakat. Bagus sekali sebetulnya karena itu kan ada program kerjasama antara media-media pemberitaan ini,” ucapnya.