RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), mencatatkan sebayak 60 persen pengguna seluler, sering menerima 'spam call' (panggilan penipuan). Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Ekosistem Digital (Dirjen Ekodigi), Edwin Hidayat Abdullah. 

Data aduan masyarakat itu dijelaskannya, dicatatkan Kemkomdigi sepanjang tahun 2025. Bahkan dikatakan Edwin, bahwa 'spam call' itu kerap diterima masyarakat pengguna telekomunikasi seluler sebanyak satu kali dalam sepekan. 

"Kami mendapatkan laporan, ketika itu awal tahun 2025, 60 persen daripada pengguna seluler itu menerima spam call. Minimal satu minggu sekali," kata Edwin saat peluncuran program Senyum Aman dengan Biometrik (SEMANTIK), Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Edwin juga turut menyoroti aduan spam call yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dijelaskannya, aduan spam call ke OJK itu terkait dengan kerugian keuangan masyarakat, akibat penipuan melalui jaringan telepon.

Dirjen Ekodigi mengatakan bahwa aduan kerugian keuangan masyarakat korban spam call ke OJK mencapai Rp9 triliun. Bahkan kerugian itu diungkapkannya, terjadi dalam kurun waktu satu tahun. 

"Data dari OJK, banyak sekali peningkatan scam yang terjadi. Sampai dengan akhir tahun lalu, setahun 2024-2025, kurang lebih Rp 9 triliun scam atau penipuan, yang dilakukan melalui jalur seluler," ujarnya. 

Untuk itu ditegaskan Edwin, bahwa Kemkomdigi langsung mempercepat perlindungan masyarakat dari kejahatan penipuan pada jaringan seluler. Melalui program SEMANTIK dijelaskannya, pendaftaran kartu seluler baru, harus menggunakan sistem biometrik. 

Dikatakannya, penyusunan program yang tertuang dalam Permenkomdigi Nomor 7 tahun 2026, dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan terkait. Hal ini diharapkannya, mencegah 'spam call' yang dilakukan pelaku kejahatan, dengan membuka nomor seluler baru menggunakan data yang palsu. 

"Menggunakan teknologi biometrik, face recognition, proses verifikasi identitas calon pelanggan bisa dilakukan dengan cepat dan akurat. Teknologi ini sebagai solusi penting untuk memastikan identitas masyarakat benar-benar digunakan oleh pemiliknya yang sah," kata Edwin.