RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah memfokuskan pengendalian harga pangan untuk menjaga stabilitas inflasi nasional. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi daya beli masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, inflasi terkendali berkat koordinasi rutin pusat dan daerah.  “Inflasi ini bisa terkendali karena kita melakukan rapat seperti ini tiap minggu,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Data BPS mencatat inflasi tahunan Desember 2025 sebesar 2,92 persen. Angka tersebut masih di bawah ambang batas 3,5 persen.

Tito mengingatkan, inflasi tinggi berdampak berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan harga pangan paling cepat dirasakan kelompok berpendapatan harian.

Menurutnya, kondisi itu langsung menekan biaya hidup masyarakat kecil. “Harga beras naik, minyak naik, telur naik, daging naik,” ucap Tito. .

Ia juga menyoroti harga emas perhiasan sebagai penyumbang inflasi tahunan terbesar. Kenaikan emas dipicu faktor global dan sulit dikendalikan pemerintah.

Hal ini, lanjut dia, turut mendorong inflasi domestik. “Harga emas hampir mendekati tiga juta rupiah per gram,” katanya. 

Plt Deputi II KSP Popy Rufaidah mengatakan, inflasi dipengaruhi faktor pangan dan distribusi. Inflasi nasional tidak hanya disebabkan permintaan.

​“Inflasi Indonesia bukan semata karena permintaan. Tetapi sangat dipengaruhi pangan dan distribusi antarwilayah,” ucap Popy.

Pemerintah juga menetapkan Harga Eceran Tertinggi dan Harga Acuan Penjualan sebagai instrumen pengendalian. Selain itu, intervensi langsung dilakukan melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan beras.

Upaya lain meliputi pelaksanaan gerakan pangan murah serta pemanfaatan cadangan pangan pemerintah. Langkah tersebut ditujukan untuk menekan gejolak harga, khususnya pada komoditas strategis