RRI.CO.ID, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI menekankan perlunya pergeseran fokus kebijakan industri nasional dari sekadar hilirisasi menuju pendalaman industri. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian, Senin, 27 Januari 2026.

Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mengatakan, langkah ini penting agar struktur industri nasional semakin kuat, berdaya saing. Selain itu juga tidak berhenti pada proses hilir semata.

“Hilirisasi tetap penting, tapi sekarang sudah waktunya kita masuk ke industrial deepening. Walaupun tidak seluruhnya menjadi domain Kementerian Perindustrian, saya kira banyak hal yang bisa terus dilanjutkan untuk memenuhi kebutuhan industri nasional,” ujar Putra, dalam RDP tersebut.

Pohaknya juga menyampaikan masukan dari asosiasi industri, salah satunya dari asosiasi produsen plastik. Yang menyampaikan kekhawatiran terkait penghapusan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk tertentu, seperti tong sampah plastik.

Informasi tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti karena berpotensi membuka keran impor dan melemahkan produsen dalam negeri. “Ini akan kami sampaikan secara resmi melalui surat, karena jika benar terjadi, tentu akan berdampak pada industri nasional,” katanya.

Isu tersebut juga menjadi perhatian Panja Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI. Mengingat produk-produk plastik yang dimaksud bukanlah plastik sekali pakai, melainkan produk fungsional yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah.

Selain itu Komisi VII kembali menyoroti pendidikan vokasi industri. Meski jumlah lulusan terus meningkat, DPR mempertanyakan sejauh mana lulusan tersebut benar-benar terserap industri secara konsisten.

“Jumlah lulusan boleh banyak, tapi kita harus pastikan penyerapan dan penempatan kerjanya. Catatan selama ini menunjukkan belum semua lulusan SMK dan vokasi bisa tertampung 100 persen,” ujar Anggota Komisi VII DPR RRI Novita Hardini.

Terkait industri hijau, DPR mendorong agar insentif tidak hanya berhenti pada aspek sertifikasi, tetapi diarahkan pada efisiensi biaya dan peningkatan daya saing. Seperti dukungan untuk retrofit mesin hemat energi dan teknologi efisien lainnya.

“Kalau insentif berbasis efisiensi biaya, dampaknya akan langsung terasa bagi industri. Ini bisa mendorong transformasi hijau yang lebih nyata,” ujarnya.