RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menyorot tajam, bencana banjir yang melanda warga di Jabodetabek. Pemerintah pusat dan daerah, diharapkan mengoptimalkan instrumen kebencanaan sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, hingga edukasi risiko masyarakat.

"Mengingat banjir di Jabodetabek merupakan persoalan lintas wilayah, ini saling terhubung. Karena itu penanganannya tidak bisa parsial, harus terintegrasi dan lintas daerah,” kata anggota Komisi VIII DPR, Muhamad Abdul Azis Sefudin dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.

Politikus PDIP itu juga meminta, pemerintah mempertimbangkan langkah antisipatif seperti rekayasa cuaca sebagai bagian dari strategi mitigasi. Terutama, saat curah hujan ekstrem terus meningkat.

“Rekayasa cuaca bisa menjadi opsi mitigasi dalam kondisi tertentu. Tentu dengan perhitungan yang matang dan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah,” ucap Aziz.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI memastikan, seluruh genangan air akibat banjir di wilayah Jakarta telah surut. Berdasarkan update informasi terkini, Senin 26 Januari 2026 pukul 03.00 WIB, tidak ada lagi titik genangan yang tercatat di wilayah ibu kota.

Genangan sebelumnya muncul setelah hujan deras mengguyur Jakarta sejak Kamis 22 Januari 2026. BPBD menyebut surutnya seluruh genangan merupakan hasil kerja kolaboratif berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam hal ini, BPBD berkolaborasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Gulkarmat, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, hingga PPSU kelurahan. “Seluruh personel dikerahkan dengan dukungan peralatan," kata BPBD dalam keterangan resminya @bpbd dki, Senin 26 Januari 2026.

BPBD DKI bekerja siang malam untuk penanganan genangan di seluruh wilayah Jakarya. "Termasuk pompa mobil untuk menyedot air serta memastikan saluran dan tali-tali air berfungsi optimal,” katanya.

Selain unsur pemerintah, BPBD juga melibatkan peran masyarakat dalam penanganan genangan, seperti RT/RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Serta tokoh masyarakat setempat.

Meski kondisi telah kembali normal, BPBD DKI Jakarta tetap mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi genangan susulan. Terutama jika hujan deras kembali turun dalam waktu lama.

Masyarakat diminta segera menghubungi layanan darurat 112 apabila menghadapi situasi kedaruratan. Layanan tersebut dapat diakses secara gratis dan beroperasi selama 24 jam.